Pemuda Minang Desak Riza Chalid Minta Maaf Telah Sebut Sumbar Provinsi Dajjal

JAKARTA (voa-islam.com)--Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) yang diwakili Dedi Warman melancarkan somasi kepada Muhamamd Riza Chalid atas pernyataanmya yang menyebutkan Sumatera Barat sebagai provinsi Dajjal.

Pernyataan Riza ini terungkap dalam bukti rekaman “Makelar Saham Freeport” yang diperdengarkan dalam di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Menurut Dedi Warman, hal tersebut menyakiti adat minang secara umum. (baca: Papua dan Sumatera Barat Disebut Provinsi Dajjal)

"Ini menyakiti hati kami, menyakiti adat Minang," tegas Dedi dalam konferensi pers IPPMI di Hotel Balairung, Jakarta, Ahad (6/12/2015) sore.

Selain itu sebagai adat yang menjunjung tinggi al-Qur`an, Dedi mengatakan bahwa masyarakat Minang tahu betul maksud dan tujuan Riza Chalid melontarkan istilah Dajjal kepada Sumatera Barat. Seperti yang diketahui, Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman.

"Bahwa pemahaman umat Islam dan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Al Quran)’," ungkap Dedi.

Dedi melanjutkan,"Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah terbesar dan tidak ada ujian terbesar selain Dajjal.”

IPPMI menunggu jawaban dan permintaan maaf dari Rizal Chalid. Adapun permintaan maaf haruslah disampaikan di forum rapat adat Sumatera Barat.

Dedi menegaskan, jika cara pertama tidak ditempuh maka IPPMI akan melanjutkan ke jalur hukum.* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Papua dan Sumatera Barat Disebut Provinsi Dajjal
• Freeport, IMM: 100 Hari Dipimpin oleh Boneka yang Tidak Mengerti Apa-apa
• Pakar Hukum: Hanya Ada Izin, Tidak Ada Negosiasi untuk Freeport
• Hak Jawab Tito Karnavian atas Pemberitaan Voa-Islam.id
• Dalam Sejarah, Freeport Acapkali Membuat Masalah
• Karena Lobi-lobi Freeport, Akhirnya Pemerintah Melanggar UU!
• Kasus Freeport: Realistis Saja, Pemimpin Kita Saat Ini Kurang Ideal
• IRESS: Siapapun Harus Tunduk pada UU, termasuk Freeport Indonesia