Akhir Tahun Pemerintahan, GPII Berikan Nilai Buruk di Bawah KPK

JAKARTA (voa-islam.com)- Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mengaku tidak dapat memberikan nilai kepada pemerintahan Jokow-JK. Melalui Ketua Umumnya, Karman menyebutkan karena nilai untuk pemerintahan Jokowi jauh di bawah seperti KPK memberikannya.

“ Kami melihat kondisi saat ini tidak sempat menilai pemerintahan Jokowi. Jika KPK memberikan nilainya 5, maka kami memberikannya di bawah KPK,” tegasnya, saat acara diskusi ‘Evaluasi Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Jokowi-JK’ yang diadakan oleh Partai Demokrat, kemarin (07/12/2015), di Jakarta Pusat.

Sebab lain menurutnya mengapa tidak dapat memberikan nilai di bawah KPK yakni di dalam satu bulan pemerintahan Jokowi sudah banyak menimbulkan masalah. Misalnya saja KPK dicoba untuk dikriminalisasi.

“Dan hingga saat ini, dengan dikriminalisasinya KPK pun ending-nya tidak jelas. Dan itu terjadi pada bulan pertama Jokowi memimpin,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa keadilan untuk rakyat kecil belum dapat diberikan haknya. “Yang pernah muncul di saat kriminalisasi rakyat kecil dengan profesi tukang sate dengan ikut membully Pemerintahan Jokowi,” sambungnya.

Di dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK, GPII pun menilai bahwa kabinet kerja yang ada di bawah komando Jokowi tidak terkendali keadaannya. “Yang ada justru kegaduhan sebagaimana kita saksikan,” ujarnya.

Lazimnya pemimpin jika telah memimpin satu tahun Negara ini juga dilihatnya tidak obyektif dalam persoalan hukum. Misalnya saja pembakaran hutan beberapa waktu yang melanda Sumatra dan Kalimantan.

“Mana? Hingga saat ini para pembakar hutan saja tidak ada penindakan. Padahal nama-nama perusahaan telah disebutkan, dan jelas melawan hukum,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Konspirasi & Intervensi Asing, Buruh Mengadu ke DPR Minta Bentuk Pansus
• Inilah Proses dan Kebiasaan Freeport Habisi Kekayaan Papua
• Pakar Hukum: DPR Gunakan Saja Hak Interplasi dalam Kisruh Freeport
• Konsep Pemerintah, Pesanan, hingga Kabulkan Perpanjangan Kontrak Freeport
• Freeport Kisruh, DPR RI: Ini Perang dari Intelijen CIA
• Kasus Freeport, Baiknya Dilaporkan ke MK atau MA Saja
• Effendi Simbolon: Kasus Freeport adalah Skenario yang Dimainkan Orang-orang Hebat
• Pemuda Minang Desak Riza Chalid Minta Maaf Telah Sebut Sumbar Provinsi Dajjal