Puluhan Tokoh Indonesia Tuntut Pemerintah Sudahi Kontrak dengan PT Freeport

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Jokowi-JK diminta untuk memperhatikan langkah selanjutnya dalam menanggapi perpanjangan PT Freeport Indonesia. Salah satunya, misalnya melalui pengikisan habis bagi para oknum pejabat pemerintah yang mencoba menjadi kaki-tangan Freeport.

Kaki-tangan yang diduga menjadi perpanjangan “perjuangan” kontrak harus pula ditindak. Entah itu berupa informasi yang disengaja dibentuk, ataupun tidak.

Selain itu, terkait informasi yang mencoba melakukan manuver “perjuangan” kontrak, secara langsung atau tidak langsung serta mencoba membuat pembohongan publik, harus segera ditindak tegas. Semuanya itu, menurut kelompok “Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat” akan merendahkan harkat dan martabat bangsa dan negara.

“Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan BUMN, serta merendahkan martabat bangsa,” demikian rilis yang diterima voa-islam.com di dalam diskusi kelompok grup pesan singkat, kemarin (17/12/21015).

Mereka juga mendorong kepada pemerintah agar diikutertakan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat secara aktif mengawasi proses penyelesaian renegosiasi kontrak Freeport. Termasuk menjamin bahwa pemerintah tidak lagi melanjutkan operasi tambangnya pada tahun 2021.

“Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian renegosiasi kontrak PTFI dan menjamin tidak diperpanjangnya operasi tambang sejak 2021.”

Kelompok ini didukung beberapa kalangan. Mulai dari aktivis, dosen, pengamat politik, ekonom, dan lain-lain. Berikut tokoh yang mendukung gerakan “Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat”:

Marwan Batubara (IRESS), Chandra Tirta Wijaya (Anggota DPR RI 2009-2014), Ihsan Qolba Lubis (Anggota DPR RI 2004-2019), M. Hatta Taliwang (Anggota DPR RI 1999-20004), Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang-Merauke Institute), Prof. Sri-Edi Swasono (Guru Besar UI), Prof. Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiah 2010-2015), Kwik Kian Gie (Kepala Bappenas 1999-2004), Jend. Purn. Djoko Santoso (Panglima TNI 2007-2010), Prof. Dr. R. Siti Zuhro (Peneliti LIPI), Prof. Tjipta Lesmana (Pakar Komunikasi Publik), Prof. Dr. Mochtar Pabottingi (Peneliti LIPI), Prof. Dr. Mukhtasor (Anggota DEN 2011-2015), Bursah Zarnubi (Anggota DPR RI 1999-2004), Dr. Fadil Hasan (Peneliti INDEF), Dr Erwin Ramedan (IRESS), Lily Wahid (Anggota DPR RI 2009-2014), Adhie Massardi (GIB), Dr Hariman Siregar (Indemo), Prof. Dr Syaiful Bahri (Rektor Universitas Muhammadiyah), Prof Dr. M. Asdar (Guru Besar FE Unhas), Kartika Nur Rakhman (Ketua DPP KAMMI), Bambang Irawan (Ketua BEM SI), Dr. Revrisond Baswir (Pimpinan AEPI), Benni Pramula (Ketua DPP IMM), Dr. EGGI SUDJANA SH. M.Si. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pesan ke Pemerintah: Ambil Alih Freeport lewat BUMN dan BUMD
• Para Tokoh Bentuk Petisi: Kami Tuntut Pemerintah, DPR, & Freeport Hentikan Operasi
• Agenda Tersembunyi sebabkan Korupsi Jakarta Tidak Tersentuh Hukum
• Kemunduran Demokrasi: Sejak Dipimpin Ahok, Warga Miskin semakin Terpinggirkan
• Tidak Diperiksa Kasus Pembelian Lahan Sumber Waras, Ahok Dilindungi KPK?
• Pembelian Lahan, Ahok Diduga Tipu DPRD dengan Memanipulasi Proses
• Tidak Cukup Laporkan Ahok ke KPK, Budayawan: Laporkan Juga ke DPR
• Dugaan Korupsi Ahok, Aktivis: Teruskan & Kita Buktikan!