APBN Jelas Tidak Ada, BUMN pun Jadi Korban Utang dari Proyek Kereta Cepat

JAKARTA (voa-islam.com)- Membangun kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah mengorbankan BUMN. Dan sebetulnya, menurut partai Gerindra BUMN pun tidak memiliki dana cukup untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun akhirnya BUMN dipaksa berutang untuk proyek tersebut.

“Di tengah situasi semacam itu, untuk membiayai berbagai program infrastruktur pemerintah kemudian mengambil jalan pintas dengan menjadikan BUMN sebagai pion pembangunan infrastruktur. Karena BUMN juga sebenarnya tidak memiliki uang, pemerintah telah meminta . sejumlah BUMN untuk membuat utang sendiri dalam mengerjakan proyek-proyek tadi,” tulis akun Twitter resmi milik Gerindra, @gerindra.

Sebagai catatan yang harus sahabat ketahui, saat ini utang BUMN sudah mencapai 10,4 persen dari total utang luar negeri Indonesia. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dalam kaitannya dengan proyek pembangunan infrastruktur saat ini bisa dianggap sebagai bentuk “fait accompli” terhadap kontrol publik.

“Sebab, di atas kertas setiap utang luar negeri pemerintah seharusnya melalui persetujuan DPR. Namun, dengan melempar utang itu ke BUMN, dengan menjadikan seolah berbagai proyek pembangunan infrastruktur adalah proyek ‘business to business (B to B)’ dari BUMN, maka persetujuan DPR itu tidak lagi diperlukan.”

Sebelumnya, dan hingga saat ini proyek kereta cepat yang baru diresmikan telah banyak menuai protes dari beberapa kalangan. Tidak hanya partai saja, para pengamat dan ahli hukum pun mengkritisinya. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan itu akan di kemudian hari akan menyebabkan empat BUMN ditelan oleh Negara Cina. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tidak Gunakan APBN Bangun Kereta Cepat, Gerindra: Ada Sejumlah Kepentingan
• Jalaludin Rakhmat Sebut OASE Syiah Beraliran Ekstrem Berbahaya
• Eks Ketum Gafatar Nyatakan Keluar dari Islam Maenstream dan Teguh pada Faham Millah Ibrahim
• Asosiasi Ini Menilai Jokowi Kambinghitamkan dan Tindas Rakyat Kecil
• APKLI Tidak Peduli Partai Tidak Punya Pendirian Gabung ke Pemerintahan Jokowi
• Partai Gabung ke Pemerintah Disinyalir karena Minta Perlindungan Hukum
• KMP Hancur, DPR RI Akan Bernasib seperti Orde Baru
• Wakil Ketua Komnas HAM Tidak Setuju Revisi UU Terorisme