Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Lambat Dibanding Era Sebelumnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) merilis bahwa ekonomi Indonesia saat ini bisa dikatakan memprihatinkan. Dan data yang disajikan ini juga dikombain dari pengamatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertama, Salamuddin Daeng mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melambat bisa dilihat dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi melambat: ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya 4,79 persen. Ini melambat dibanding dengan tahun 2014 sebesar 5,02 persen," katanya melalui siaran pers yang diterima voa-islam.com.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa deflasi juga terjadi di masyarakat, yakni menurunnya daya belanja.

"Dari deflasi 0,09 persen, tertinggi akibat andil tarif listrik 0,14 persen; andil bawang merah 0,08 persen; andil daging ayam ras 0,05 persen; andil bensin 0,04 persen; andil telur ayam ras dan cabai rawit 0,03 persen; dan andil bayam, kol putih/kubis, tomat sayur, wortel, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara masingmasing 0,01 persen."

Di samping itu, menurutnya barang keluar pun ikut turun. Turunnya pun cukup signifikan, yaitu kisaran 9 persen.

"Nilai ekspor Januari 2016 sebesar US$10,50 miliar, turun 11,88 persen jika dibanding ekspor Desember 2015 dan turun 20,72 persen dibanding ekspor Januari 2015." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jokowi Soal Hambalang, Pengamat: Justru Untungkan SBY
• Iuran BPJS Naik, Salamuddin Daeng: Presiden Jokowi Pemeras!
• Pilgub DKI, Sejarawan: Minat Rendah Berpolitik, Orang Betawi Mengalami Kemunduran
• Putra Betawi Ajak Warga Asli Sukses di Tanah Sendiri
• Andi Arief: Jangan Kebanyakan nyinyir di TV, Pak Presiden, Tunjukkan Satu Saja Kerja Kongkret
• Jengkel, Mantan Staff Presiden: Tunjukkan Satu Saja Bukti Nyata Kerja Jokowi
• Advokat Dipenjara Saat Dampingi Klien, LBH: Kriminalisasi & Kemunduran Demokrasi
• Astaghfirullah! Komnas HAM Sebut 118 Terduga Teroris Ditembak Mati Densus 88 Tanpa Proses Peradilan