Ekspor dan Impor Jungkir Balik, Apa Perlu Rezim Jokowi Perlu Dijungkirbalikkan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Perekonomian di bawah komando Joko Widodo nampaknya masih saja bermasalah. Selama menjabat sebagai Presiden, hal yang diperhatikan adalah 'gaya' ekspor dan impornya.

Misalkan saja menurut Wakil Sekjen partai Demokrat, Ikhsan Modjo yang mengatakan bahwa pada kisaran pertengahan tahun 2014 daya impor pemerintah menurun. Akan tetapi di tahun lalu justru sebaliknya, yakni ekspor yang menurun.

"Bedanya di angka penurunannya. Bila sejak di 2014-2015 penurunan impor lebih cepat dari penurunan ekspor. Dus surplus meningkat. Namun sejak 2015 terjadi pembalikkan. Penurunan ekspor lebih cepat dari impor. Akibatnya, surplus makin menipis," katanya, melalui akun Twitter pribadi miliknya, kemarin.

Dan bila hal ini masih terus berlanjut, maka yang akan terjadi adalah pengaruh penurunan terhadap perdagangan pada tahun depan.

"Bila tren berlanjut juga neraca dagang bisa terbalik menjadi defisit secara bulanan di pertengahan 2017. Sekian. Merdeka!"

Sebelumnya, Ikhsan mencatat ada pula pelemahan tren ekspor sejak 2011. Ini berlanjut hingga tahun 2016. Tepatnya belum ada tanda-tanda kenaikan dan kebaikan yaitu pada bulan lalu.

Begitu pula dengan daya impor pemerintah. Sejak 2013 hingga saat ini persis seperti daya ekspor pada tahun 2011. Dan ini berlanjut pada tahun 2016.

Bila berlanjut, menurut politisi ini, surplus terus terkikis sampai sampai akhir tahun 2016, apalagi memperhitungkan lonjakan impor pangan yang ada. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemuda Muhammadiyah: Pedagang Diatur Bukanya Saat Ramadhan adalah Bentuk Toleransi
• Modus Ahok Cari Suara di Masjid Ditolak Warga di Daerah Ini?
• Kalangan Nasionalis Ciptakan Perda, Kenapa Agama Islam yang Disalahkan?
• Jika KPK Salah Lihat Dugaan Korupsi Ahok, Maka Pimpinannya Harus Mundur
• Ada Orang Khsusus Amankan Dugaan Korupsi Ahok di KPK? Pengamat: Terima Kasih Presiden
• Sebut Tidak Ada Pelanggaran Hukum di Sumber Waras, Netizen: KPK Pelindung Koruptor
• Sri Bintang Pamungkas: Gerakan Mafia-mafia Cina Harus Bisa Dihentikan
• DPR Bukan Tempat Mengadu KPK Soal Dugaan Korupsi Ahok