Slogan Trisakti Jokowi Hanya Berujung Liberalisasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Menurut beberapa pengamat, kasus vaksin palsu sesungguhnya adalah contoh nyata dari pertarungan antara kartel industri obat dalam menguasai pasar di Indonesia. Adalah Haris Ruly dari Petisi 28 yang menganggap demikian. Berikut opini lanjutannya:

"....Bisa dibayangkan, Indonesia saat ini nyaris menjadi negara  tak ada lagi tembok dan bendungan. Kita telah menerima pasar bebas secara utuh (Masyarakat Ekonomi ASEAN), sebelumnya kita juga telah menerapkan sistem devisa bebas yang menempatkan negara kita sebagai medan spekulasi modal international.

Di era Pemerintahan Joko Widodo, yang mengusung Trisakti, justru dilancarkan kebijakan 'big bang liberalisation' (ledakan besar liberalisasi), yang dimulai dari kebijakan 12 paket ekonomi yang tak ada dampaknya sama sekali dalam menarik investasi asing, lalu dilanjutkan dengan lebijakan membebaskan visa kepada 173 negara. Katanya untuk tujuan menarik wisatawan asing, namun ternyata tak ada peningkatan signifikan kunjungan wisatawan pasca kebijakan tersebut.

Terakhir, secara konspiratif pemerintahan Joko Wiododo diduga menyuap sejumlah pimpinan kunci parlemen untuk mengesahkan UU Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Kepada BUMN, PMN tahap satu sebesar  Rp. 34,32 triliun dan PMN tahap dua sebesar Rp. 44,38 triliun.

UU Tax Amnesty yang tak membedakan asal-usul kekayaan sesungguh memberi ruang dan legalitas kepada sindikat money laundry untuk melakukan cuci uang hasil kejahatan narkotika, pelacuran, judi dan korupsi. UU Tax Amnesty juga sudah pasti memberi landasan kepada para pengemplang pajak untuk melakukan pemutihan terhadapan tunggakan pajak...." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Presiden Jokowi Dinilai Tega & Keji Jika Benar Ada Konspirasi untukTetapkan Tax Amnesty
• Rekayasa Horor Dilakukan untuk Memuluskan Proyek-proyek Asing
• Antara Macet, Sindikat, dan Kartel untuk Produk Asing di Era Jokowi
• Calonkan Diri di Pilkada, Demokrat Himbau Ahok Perhatikan Kasus yang Menyeretnya
• Pansus Revisi UU Terorisme Kunjungi Al Mukmin Ngruki, ISAC Titip 12 Poin Masukan
• Demokrat: Tidak Ada Hal Menarik dalam Survey SMRC
• PKS dan PBB Masuk Rilis SMRC Dukung Ahok, Gerindra: Itu Tidak Mungkin
• Politisi dan Anggota DPRD Ini Tidak Yakin Ahok Bisa Ikut Pilkada