Pergantian Kepala BIN Hasil dari Mainanan Media Mainstream?

JAKARTA (voa-islam.com)- Media di Indonesia saat ini banyak dinilai oleh beberapa elit dan tokoh ikut bermain di dalam kancah politik. Mulai dari lobi-lobian, proses, hingga kebijakan yang tentu berpengaruh bagi publik.

Sebut saja soal mencuatnya isu pergantian Kepala BIN, Sutiyoso beberapa hari ini. Media, menurut pakar komunikasi seolah menunjukkan mempunyai blok masing-masing untuk itu.

"Media kita pun sudah ikut bermain di politik. Ada blok sini dan blok sana. Ini menurut analisa dan pengalaman saya. Termasuk isu Sutiyoso dipecat ataupun diganti dari Kepala BIN," Tjipta Lesmana, Kamis (1/09/2016), di Jakarta.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa itu ada di ranah Presiden. Jadi ia mengajak untuk menghormati itu. "Kita harus hormati hak prerogatif Presiden soal itu," sambungnya.

Namun, sebagai warga negara, Tjipta menyatakan rakyat berhak pula untuk memonitor setiap kebijakan publik yang lahir. "Kita evaluasi. Kita pun berhak mengetahui dan juga dapat menilainya," tambahnya.

Ia pun mengaku, bila benar nanti Sutiyoso itu digantikan, ia tetap tidak menginginkan calon Kabin itu diduduki oleh dan atau dari orang partai. Menurutnya, jika pucuk pimpinan BIN dipegang oleh partai, maka hal buruk bisa saja terjadi pada republic ini.

“Saya tidak setuju Kepala BIN dicalonkan oleh partai. Bisa bahaya. Dan bisa kiamat,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengamat Ini Mengaku Tahu Siapa yang Mainkan Isu Pergantian Kepala BIN
• Mengerikan! Pemerintah Sebut 3000 Anak Menjadi Korban Pelacuran Kaum Homoseks
• Sutiyoso Kinerja Bagus tapi Tidak Ideal sebagai Kepala BIN
• Kinerja Kepala BIN, Sutiyoso Dinilai Cukup Baik tapi Dihujani Isu Pergantian
• Geram dengan Pelacuran Anak untuk Gay, Ketua MPR Minta Pelaku Dihukum Rajam
• Sri Mulyani, Turuti Saja Jokowi! Jangan Hancurkan Kredibilitasnya sebagai Presiden
• Soal Tax Amnesty, Salamuddin Daeng: Ekonomi Neo-Liberal, Neo-Maling, dan Neo-Bodoh
• Presiden dan Wakilnya Dihimbau untuk Ikut Tax Amnesty