DKI Diperjuangkan oleh Pribumi, Tidak Pantas Megawati Dukung Ahok

JAKARTA (voa-islam.com)- Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali ditentang oleh warganya sendiri. Ahok disebut sebagai pemimpin yang tidak Pancasilais karena beberapa kebijakannya. Salah satunya ialah menggusur pemukiman warga tanpa dialog.

"Banyak warga kecil telah dirugikan Ahok selama memimpin DKI. Jika bicara Pancasila, Ahok sudah tidak ada Pancasila dalam dirinya. Tidak ada Kemanusiaan," kata salah satu warga Rawasengon, Rabu (7/09/2016), di depan Gedung DPP PDIP, Jakarta.

Ia juga berharap kepada Megawati sebagai pimpinan partai agar tidak merekomendasikan Ahok sebagai Cagub tahun depan. Jika sebagai partai Megawati merekomendasikan Ahok, maka ia mengatakan PDIP tidak akan lagi disebut sebagai pelindung 'wong cilik'.

"Karena Ahok terus menyengsarakan warga kecil. Ahok hanya memperuntukkan orang-orang kaya saja dalam setiap kebijakannya. Jika PDIP rekomendasikan Ahok, maka sudah tidak ada lagi slogan 'wong cilik' dari partai itu," tambah orator perempuan tersebut.

Ia menyebut, DKI yang diperjuangkan oleh pribumi tidak layak dipimpin Ahok karena telah banyak sengsarakan warganya sendiri. "Jakarta ini diperjuanggkan oleh kakek-kakek kita. Dengan Ahok, tidak pantas memimpin karena telah sengsarakan warga. Kita harus berusaha agar PDIP tidak dukung Ahok. Ahok itu tidak taat Pancasila dan UU. Ini demi DKI yang kita cinta," tutupnya yang disambut pekikan setuju. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ratusan Massa Beri Peringatan agar Megawati Tidak Dukung Ahok
• Minoritas Kuat Finansial Tindas Pribumi dengan Mainkan Isu SARA
• Jokowi! Pembahasan Anggaran Itu di UU, Bukan di Instruksi Presiden
• Warga: Sosok Bacagub DKI Yusril Bukan Politisi dan Pejabat Kemarin Sore
• Dalam Surat Edaran, PGI Imbau Gereja Dukung LGBT
• Pemerintah Pusat Sebut Ahok Ajukan Gugatan UU Pilkada demi Kekuasaan
• Ahok Miliki Dua Pilihan jika Gugatan Ditolak MK: Mundur sebagai Gubernur atau Patuh dengan UU
• Jika Pelaku Oknum Tentara, maka Bawa Kasus ke Peradilan Militer, Bukan Peradilan Koneksitas