Jokowi Diminta Taubat dan Jaga Persatuan daripada Tangkapi Aktivis

JAKARTA (voa-islam.com)- Menghadapi hiruk pikuk yang tengah melanda bangsa belakangan ini, misal ditangkapnya beberapa aktivis Jokowi diminta munculkan semangat persatuan dan kesatuan dengan para ulama. Jokowi juga diminta taubat menyikapi persoalan yang ada.

"Presiden Jokowi dan WapresJK bersatulah dengan para ulama, auliya, dan habib untuk atasi kesulitan dengan taubat dan ibadah yang khusyuk. Pasti berkah.

Di mana sulit perlu semangat persatuan Indonesia bukan saling hujat, bungkam, atau tangkap sana sini. Sementara koruptor kakap bebas," kata Dewan Syuro PBB, MS Ka'ban, di akun Twitter pribadinya.

Jokowi juga dianggap tidak memiliki mental sebagai pemimpin mana kala ada beberapa kenaikan kebutuhan masyarakat. "Kenaikkan STNK 300 persen saling lempar tanggungjawab, ini tidak mendidik mental jujur bernegara. Kalau begitu ngapain punya jabatan? Resign itu gentle.

Kenaikkan STNK tidak ada yang bertanggungjawab? Secara hukum apa ini tidak illegal? Apa ini bukan perbuatan makar? Masak iya negara makarin rakyat?"

Menurut politisi ini, jika memang kenaikkan itu merupakan hal untuk mempengaruhi pemasukkan negara, maka sebaiknya terbuka. Jangan justru mencari alasan lainnya.

"Kalau pemerintah kesulitan uang dan kenaikkan STNK memang salah satu sumber penerimaan negara, ya ngaku sajalah. Jujur itu berkah. Ngakulah, cok.

Kenapa ribut kenaikkan STNK, toh, tidak ada yang bertanggungjawab. Berarti tidak ada tempat pembayaran. Ya, tidak usah bayar. Gitu aja kok repot." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ciri Kerja PKI: Musuhi TNI dan Umat Islam
• Pilkada DKI Diprediksi Kisruh jika Penyelenggara Biarkan Kecurangan
• Menko Maritim Persilakan Asing Beri Nama 4000 Pulau di Indonesia
• Di depan Ahok, Gus Nuril Sebut GNPF MUI Gerakan untuk Menggulingkan Jokowi
• Latih Bela Negara Anggota FPI, Dandim Lebak Dicopot
• Pengamat: Pemerintah Tidak Perlu Ikut Campur Apa yang Tersebar di Media Sosial
• Pemerintah Dinilai Berlebihan Blokir dan Reaktif terhadap Media Online
• Dugaan Hoax Muncul dan Dipermasalahkan karena di Pemerintahan Banyak Penjilat