Infrastruktur Institusi Negara di Rezim Jokowi Berantakan

JAKARTA (voa-islam.com)- Kepala Pusat Pengkajian Nusantara-Pasifik (PPNP), menilai bahwa pemerintah terlihat mengabaikan pembangunan dengan infrastruktur yang baik. Bahkan saat ini terkesan berantakan.

"Jika, PYM Joko Widodo itu mempunyai kapasitas sebagai pimpinan negara, pasti yang diutamakan untuk dibangun adalah membangun kapasitas infrastruktur dari institusi  negara yang saat ini runtuh berantakan.

Bayangkan, kita sudah tak bisa lagi membedakan antara DPR RI dengan DPD RI, karena Ketua Umum Hanura adalah seorang pimpinan DPD RI," demikian kata Haris Rusly, melalui siaran persnya, yang didapat voa-islam.com, Rabu (8/3/2017).

Pekerja proyek-proyek yang ada saat ini pun disarankan olehnya agar tidak memiliki kepentingan lain. Jangan biarkan proyek itu menurutnya dinikmati oleh segelintir orang.

"Jika projek infrastruktur berupa jalan tol, kereta api, dan lain-lain. dibangun oleh manusia-manusia yang di dalam isi otaknya hanyalah mencari peluang untuk merampok dan menjajah bangsa Indonesia, maka hasil pembangunan tersebut pasti hanya dinikmati segelintir orang, bahkan dapat berunjung mangkrak."

Haris, lanjutnya, meningatkan, bahkan seorang Firaun yang didukung oleh tukang sihir yang sangat ampuh saja, bisa runtuh oleh kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. "Tak ada yang abadi di dunia, pada waktunya sihir dan topeng itu pasti akan hancur, dan akan menjadi hina dina.

Penjarakan Seluruh Koruptor e-KTP, bersihkan seluruh institusi Negara dari para koruptor dan kacung Asing." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dugaan Kuat Golkar Disandera Pemerintahan Jokowi agar Tidak Bersuara Kritis
• Kasus Hukum di Rezim Jokowi Penuh Rekayasa
• Bantah Tuduhan Ernest Prakasa, Wapres: Kalau Zakir Naik Danai ISIS Sudah Ditangkap di Mana-mana
• Kasus "Ada PKI di Istana" Nezar Patria: Pak Alfian Khilaf
• Mungkinkah Kasus e-KTP bagian Skenario Penguasa yang Ingin Kuasai Semua Instansi Negara?
• Setelah Verifikasi Ulang Data, Alfian Tanjung Minta Maaf Sebut Nezar Patria Anggota PKI
• Pengamat: Kasus e-KTP Bentuk Strategi Pertahankan Kekuasaan Jokowi
• Kubu Ahokers Tuduh Muslim Intoleran? Pengamat: Beri Data per TPS & Survey ke Mulut Mereka