Sikapi Acara Pro-PKI, Aliansi Ormas: PKI Gaya Baru Berupaya Putar Balik Fakta

JAKARTA (voa-islam.com)--Sejumlah ormas Islam dan Kepemudaan menyerukan penolakan Gerakan PKI Gaya Baru. Menurut mereka PKI Gaya Baru mencoba merusak pikiran anak-ank muda yang tak paham sejarah. 

"Mereka berupaya memutarbalikkan fakta dengan menyebut PKI sebagai korban kekejaman pemerintah Orde Baru," kata Aktivis GPII, Nanang Kosim sebagai salah satu aliansi, dalam keterangannya, Minggu (19/3/2017).

Menurut Nanang, tanda-tanda kebangkitan kembali komunisme di Indonesia dengan istilah Komunisme Gaya Baru (KGB) sudah terlihat dengan berbagai cirinya. Letupan-letupan seperti peristiwa Kanigoro (1965) sudah mulai muncul saat ini, misalnya dengan bermunculan reuni eks-PKI di Banyuwangi.

"Sejarah akan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Pembedanya terletak pada warna dan kualitasnya. Jika dahulu pendekatan yang dilakukan dominan memulai kekerasan/pembunuhan. Namun sekarang ini pendekatan strategis dengan soft power," jelas Nanang.

Lanjutnya, Komunisme bergerak melalui  seluruh sendi kehidupan baik legislatif maupun eksekutif, merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

"PKI juga bergerak melalui partai-partai yang berhaluan kepada keberadaan Komunis," ucap Nanang.

Ia berpendapat, Kudeta berdarah G30S/PKI tahun 1965 telah menjadi lembaran merah dalam sejarah penegakan Pancasila di Indonesia. Sebelumnya, PKI juga telah melakukan berbagai pembunuhan kepada santri, kyai dan penjaga NKRI dan penghianatan kepada Pancasila dan UUD 1945.Berbagai peristiwa kekejaman dan kebengisan PKI diantara tahun 1946, 1948 dan berbagai peristiwa lain sebelumnya.

"Kini, PKI semakin merajalela menunjukan wujudnya dengan berbagai bentuk kegiatan secara terbuka seolah-olah tidak memiliki sejarah kejahatan kelam yang pernah dilakukan terhadap NKRI dan juga dengan berbagai bentuk aksi terselubung lainnya di rebublik ini," ungkap Nanang.

Kegiatan-kegiatan PKI tersebut sebagaimana halnya pada tanggal 18-19 April 2016 yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta dengan tema “Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” dengan jelas kegiatan tersebut mempunyai tendensi untuk menghidupkan kembali paham Kumunis (PKI).

"Padahal kegiatan tersebut sangatlah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang larangan kumunis Indonesia dan Underbouwnya serta ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003, UU No 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berubungan dengan kejahatan dan keamanan Negara," kata Nanang.

Ada banyak kegiatan lainnya sebagaimana pada tanggal 5-8 Mei 2016 di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan tema kegiatan “ASEAN Literary Festival” dan Belok Kiri festival” yang pada akhirnya mendapatkan aksi unjuk rasa penolakan acara tersebut dari ormas Mahasiswa dan Masyarakat.

Sehingga, kegiatan tersebut sempat berpindah ke beberapa tempat lainnya seperti, LBH Jakarta dan goethe Institut,  dan kini pada tanggal 17-19 maret 2017 PKI telah melangsungkan acaranya di KOMNAS HAM Jakarta Pusat dengan tema dan susunan kegiatan berikut:

1. International People’s Tribunal (IPT) 1965
2. Komnas HAM Perempuan
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

"Acara PKI tersebut pada hari pertama “Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas” dengan sub Tema “Temuan dan Memoralisasi: Kuburan Massal Sebuah Refleksi” dengan peluncuran buku tentang laporan akhir pengadilan rakyat international dari belanda tribunal, dan pemutaran film IPT 1965," terang Nanang.

Kemudian, pada acara kedua PKI menggelar acara diskusi panel dengan tema “9 Unsur Kejahatan Kemanusiaan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Pembinasaan 1965-66” dan dilanjutkan dengan diskusi public dengan tema “ Penyelesaian Kejahatan Serius 1965-66 dan Sesudahnya”. 

Selanjutnya acara hari ke tiga Deklarasi Latuharhari dengan tema “Panel Pulau Buruh, Kamp Kerja Paksa” di lanjutkan konferensi Pers, selama acara berlangsung ditutup dengan  “Lorong Genosida 65-66” diruang terbuka KOMNAS HAM Jakarta Pusat.

Untuk itu, menurut Nanang, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Barisan Garuda Pancasila (BGP), Laskar Janur Kuning dan Front Pancasila mendesak agar acara tersebut dibubarkan. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sebut Ahok Terdakwa Penista Agama, Sejumlah Pihak Nilai Okezone Sudah Sesuai Fakta
• Sebut Ahok Terdakwa Penista Agama, Situs Okezone Ditegur dan Dituntut Minta Maaf oleh Dewan Pers
• Wakil Ketua DPR: Kasus Reklamasi, Sumber Waras, & Teman Ahok Diredam karena Kawan
• Anies Bakal Hidupkan Majelis Taklim di Kantor Pemerintah
• Ratusan Petani & Puluhan Anak Terlantar di Jakarta, PP Pemuda Muhammadiyah Tanyakan Peran Negara
• Kasus Lift Lepas di Blok M Square, Anies Imbau Fasilitas Publik Diaudit Secara Reguler
• Gugat Reklamasi Pulau Jakarta, Nelayan Sabet Semua Kemenangan
• Larang Tahanan Shalat, Kapolres Jakarta Barat Dilaporkan ACTA ke Komnas HAM