Sebagai Ketum, Yusril ingin PBB Bangkit menjadi Partai Islam dengan Jalan Islami

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), yang juga pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menghimbau kepada puluhan dewan cabang PBB di Jawa Barat agar dapat mampu menghargai perbedaan. Yusril juga tidak lupa mengingatkan kader-kader tersebut untuk tetap semangat memajukan PBB sebagai partai Islam.

"PBB harus bangkit menjadi partai Islam dan sekaligus Partai Nasional yang menghargai kemajemukan bangsa," demikian kata Ketua Umum PBB itu, saat mengarahkan 27 Dewan Pengurus Cabang PBB se-Jawa Barat, melalui akun Twitter @CatatanYusril_, beberapa waktu lalu.

Ia juga menghimbau agar setiap kader tetap menjaga perilaku, atau etika dalam berpolitik. Yusril ingin wajah PBB, melalui kader tetap berpegang pada ajaran Islam dalam memajukan partai.

"....juga menekankan perlunya kader PBB memegang teguh etika politik yang diajarkan Islam dalam berjuang."

Dalam berjuang, PBB menurutnya harus menjauhkan diri dari menggunakan cara-cara kekerasan dan sikap intoleran kepada kemajemukan. "....generasi muda yang kini meneruskan kepemimpinan PBB Jawa Barat akan memacu dinamikan partai, khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wapres nanti." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Warga Papua: Kalau Warga DKI Gak Mau, Kami Siap Terima Ahok Jadi Gubernur
• Tokoh/Kelompok Bela Penista & Perilaku Buruknya Lainnya bagi Bangsa mesti Dibuang Tahun 2019
• Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sesalkan Luhut Panjaitan Mangkir dalam Sidang Lanjutan KIP
• Sejak Bongkar Ahok Kutip al-Maidah & Diproses Hukum, Umat Islam Diminta Peduli dengan Buni Yani
• Hanya Bhineka yang Digaungkan, Tungga Ika Tidak, Alfian Tandjung: Negeri Aneh
• Bantu Ungkap Kasus e-KTP, tetapi DPR Dituding Jual Hak Angket demi Politik
• Menteri Agama Keluarkan Maklumat Ketentuan Berceramah di Rumah Ibadah
• DPR Gali Lubang Kuburannya Sendiri karena Gunakan Hak Angket atas KPK