Yusril Sebut Saran Jimly agar Presiden Bubarkan Ormas lewat Kepres Menyimpampang Norma Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra tidak sependapat dengan ucapan Jimly Asshiddqy yang menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya.

Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali.

“Pembubaran ormas seperti disarankan Prof Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum,  tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya,” demikian rilisnya, yag didapat voa-islam.com, kemarin, Kamis (18/05/2017).

Menurut Yusril, dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Pun termasuk apabila membubarkan ormas dengan cara "menggebuk", jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas, karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Polisi Sebut Chat Tito dengan Kombes Yuwono Hoax, Netizen: Chat Habib Rizieq-Firza Hoax Juga Dong?
• Wasekjen PPP Menghimbau agar Aksi yang Berbeda di Jakarta Tidak Berlarut-larut
• Diancam Dimakzulkan dari Komnas HAM, Natalius Pigai Tulis Surat Terbuka
• Ada Pengajian Kaum Ibu di Tangerang yang Tak Boleh Diketahui Para Suami
• Anggota Dewan dari PPP Ini Akui Pilkada Lalu Warga Terkotak-kotak
• Yusril: Hukum Penodaan & Penistaan Agama harus Tetap Ada
• Pakar Kelautan ITB: Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Diperlukan
• Apakah Jokowi yang Arahkan agar Habib Rizieq Dijemput Paksa?