Mantan Ketum Muhammadiyah: Rezim Jokowi Super Diskriminatif dalam Penegakkan Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu mantan Ketum PP Muhammadiyah menyatakan bangsa Indonesia ini terlalu baik dengan negara Asing. Saking baiknya, "induknya" pun diberikan juga ke pihak luar itu. Sehingga bangsa Indonesia hanya mendapatkan "ketidaktahuan".

"Negeri kita ini seperti ayam yang bertelur emas.

Bangsa ini baik hati sekali. Saking baiknya, orang Asing yang menikmati telur emas itu. Tetapi kebodohan bangsa kita adalah justru ayamnya dijual juga sehingga kita menjadi penonton saja," kata Prof. Amien Rais, saat menghadiri Refleksi 19 Tahun Reformasi, "Menggembirakan Demokrasi; Tribute to Amien Rais, belum lama ini di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Tidak hanya itu, di era Joko Widodo, kini hukum nampak tidak berkeadilan dan terkesan diskriminatif. "Zaman Jokowi ini super diskriminatif dalam penegakkan hukum. Irman Gusman diduga 100 juta dihukum 4 tahun penjara.

Tapi lihatlah Ahok yang sudah merugikan negara ratusan milyar tetapi justru belum dikatakan ada niat. Belum ada di jagad raya ini ingin korupsi tapi berniat baik," Amien membandingkan.

Malah Amien dengan tegas tapi tenang menyatakan bahwa keutuhan bangsa terancam sebab adanya orang seperti Ahok. "NKRI kita ini sedang terancam keutuhannya, di mana Ahok sebelumnya bermasalah dengan sensitifitas. Pun sudah sering mahal.

Dan Pilkada inilah gejala-gejala (perpecahan) itu muncul," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Permadi Sanjung sekaligus Kritik Amien Rais Soal Reformasi
• Penjajahan Ekonomi Berlanjut jika Jokowi Tidak Hentikan Kontrak Freeport
• Mantan Ketua MPR: Jokowi, Saya Lihat Anda Tidak Simpatik dengan Islam
• Ulama Dituduh Makar, Komnas HAM: Jauh Panggang dari Api
• Amies Rais Setuju Presiden mesti Orang Indonesia Asli
• Beginilah Dampak HTI paska Dituding Pemerintah Dekat dengan ISIS
• Jika Terus Menerus Kriminalisasi Ulama, maka Akan Terjadi Konflik Horizontal
• Soal Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Sebut Ada Unsur Politisnya