Walkot Depok Tegaskan Penyegelan Markas Ahmadiyah Sesuai Aturan

DEPOK (voa-islam.com) - Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdus Somad menegaskan penyegelan terhadap markas Ahmadiyah di Jalan Raya Mochtar Sawangan Kota Depok Jawa Barat telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemkot Depok mempunyai kewajiban menjamin situasi Depok yang aman dan nyaman tidak ada konflik di masyarakat," kata Mohammad Idris ketika memberikan keterangan kepada Pers di Balaikota Depok, Ahad sore.

Dikutip dari Antara, Idris mengatakan dasar pelarangan Ahmadiyah adalah Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang aliaran Ahmadiyah yang sesat dan tidak diperbolehkan di Indonesia.

Selain itu juga SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/6/2008 nomor 1999 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/aatu anngota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dan juga Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di daerah Jawa Barat. Serta Peraturan pelarangan Ahmadiyah nomor 9 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di Kota Depok.

Menurut dia Pemkot Depok melakukan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas kamtibmas dengan merespon laporan masyarakat mengenai potensi konflik yang ada terkait aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Depok.

Wali Kota juga menjelaskan terkait perusakan segel Pemkot Depok yang dipasang 23 Februari 2017 yang diduga dilakukan Jemaah Ahmadiyah Depok maka Pemkot Depok membuat laporan ke Polresta Depok dengan nomor laporan LP/1534/K/VI/2017/PMJ/Resta Depok 3 JUni 207 tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan didepan umum terhadap barang dan atau pengruskan segel/barang atas penguasa yang berwenang yang sah sebagaimana dimaskud pasal 170 KUHP.

Dan juga 232 KUHP yang terjadi di Markas Ahmadiyah di Jalan Raya Mochtar Rt03/01 Kelurahan Sawangan Depok.

Idris juga menjelaskan penyegelan ini bukan yang pertama kali menurut catatan Pemkot Depok penyegelan tersebut sudah dilakukan yang 7 kali. Ini dilakukan sebagai upaya persuasif yang dilakukan pemerintah terhadap Ahmadiyah.

"Kita telah panggil ketuanya untuk dilakukan pembinaan tetapi tak pernah datang, dan aktivitas mereka terus berlangsung, sehingga masyarakat menilai pemerintah tidak tegas," katanya.

Penyegelan berkali-kali ini juga kata Idris merupakan upaya toleransi oleh pemerintah agar jangan sampai ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Selain itu penyegelan dilakukan dalam upaya melindungi mereka atas adanya potensi amuk massa terhadap Jemaah Ahmadiyah di daerah tersebut. "Kami wajib melindungi semua masyarakat," tegasnya.

Dikatakannya IMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok merupakan rumah tinggal dan Masjid. Artinya jangan dijadikan markas Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk beraktivitas dan masjid juga seharusnya dibuka untuk umum bukan untuk kalangan tertentu.

"Adanya kegiatan Ahmadiyah tentunya ini di luar peruntukan. Dan kami bersama MUI dan Kemenag juga menawarkan Imam dari kami, tetapi selalu mereka tolak," tegasnya.[fq]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Aliran Dana, Politisi: Mana Tahu Sumber Uang Soetrisno, Pak Amien Tak Perlu Pusing
• Tidak Ada Peran Amien Rais di Kasus Siti Fadilah Supari
• Keliru, jika Nama Amien Rais Dipertaruhkan untuk Cari dan Temukan Delik
• Mantan Anggota DPR: Soal Amien Rais, KPK Tak Punya Nyali Dakwa Korporasi
• Ancaman Mimbar Akademik dan Sebuah Jaket Berlumur Darah dalam Puisi
• Sulitnya Gelar Konser Rakyat di atas Puing Gusuran, Begini Cerita Jaya Suprana
• Dianggap Biarkan Persekusi, Kapolres Solok Dicopot dari Jabatannya
• Jokowi Dihimbau Tegur Dua Intansi Ini agar Kriminalisasi Ulama Terhenti