Perjuangankan Kebebasan untuk Anak-Cucu, Politisi Ini Siap Jihad Lawan Kejahatan Negara

JAKARTA (voa-islam.com)- Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2107 oleh Pemerintahan Joko Widodo nampaknya berbuntut panjang. Bahkan “alumni” reformasi yang juga merupakan politisi kawakan menyatakan akan siap jihad apabila nyatanya kebebasan yang telah ada saat ini kembali ke masa lalu.

“Memperjuangkan kembali kebebasan kita adalah jihad melawan kejahatan negara, yang akan terjadi. Kami, eksponen reformasi tidak akan membiarkan negara mengambilnya kembali dan kami akan memperjuangkannya seperti dulu.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan telah dilindungi mutlak,” seru Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (14/07/2017).

Seharusnya, menurutnya apabila yang berkuasa sudah nampak tidak sanggup mengelola persoalan-persoalan lagi, ada baiknya maka diserahkan ke generasi selanjutnya. “Padahal jika penguasa sudah kewalahan dalam mengelola kompleksitas demokrasi, maka serahkanlah kepada generasi baru.

Saya tahu, ini soal keterbatasan nalar soal demokrasi. Persiapkanlah diri untuk diganti.”

Menurut Fahri, negara saat ini tidak lagi bisa menerima pemimpin yang gamang di depan kerumitan dan kompleksitas. “Umurnya sudah tidak lama. Kurang dari 2 tahun. Saya tidak akan meninggalkan utang tirani. Kebebasan wajib diperjuangkan.

Anak cucu bangsa Indonesia layak terus mewarisi kebebasan. Sebab itu masa depan bangsa kita. mari bersatu. Jangan mau dikebiri.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Aktivis Senior Tidak Rela dan akan Melawan jika Pancasila Ditafsirkan Resmi oleh Negara
• Banyak Tuduhan dan Ketakutan Dipimpin Militer Nyatanya Isapan Jempol
• Fahri Terkejut karena Presiden Sipil Tampil seperti Pemimpin Tiran
• Amien Rais: Jangan Kaget, Ada Jenderal Polisi Dibalik Penyerangan Novel Baswedan
• NKRI Format Final, Pemerintah Tidak Perlu Persoalkan Istilah Thagut dan Khilafah
• Wakil Ketua DPR: DPR Berhak Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017
• Perppu No. 2 2017 Mengancam Kebebasan Berserikat & Potensi Pemerintah Sewenang-wenang
• Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Jokowi Bentuk Kediktatoran Gaya Baru