Politisi Demokrat Khawatir Jokowi akan Keluarkan Dekrit demi Pertahankan Kekuasaannya

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi dari Demokrat, Andi Arief khawatir Joko Widodo dalam mempertahankan kekuasaannya akan mengeluarkan dekrit. Kekhawatirannya ini mengingat karena pemerintahahan Jokowi menghendaki Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen.

“Saya khawatir kalau terus menerus dibiarkan Jokowi ajan mempertahankan kekuasaannya dengan dekrit: Pilpres 2019 menggunkan suara Pilpres 2014,” katanya, di akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (29/07/2017).

Menurut Andi, keinginan yang sudah ditetapkan oleh DPR itu bisa saja menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan belasan tahun, atau mendekati 20 tahun ini. “Demokrasi dalam ancaman, partai bernalar sehat minoritas di parlemen.

Menumbuhkan perjuangan gerakan moral bersama rakyat pilihat tepat.” Hal ini ia katakan pula seperti kondisi seperti masa lalu, di mana pemilihan/pencalonan hanya dari pemilih kuasa.

“Zaman Orba, partai baru tidak punya hak konstitusional mengusung Presiden baru dari partainya. Karena Pemilu tidak mengenal partai baru. Zaman reformasi. Dari 1999-2014. Partai baru mengusung dan menjadikan tiga Presiden baru dan kadernya: Gusdur, Mega, SBY.

Meski ada syarat suara (threshold) era 1999-2014 partai baru mendorong Presiden baru dari kadernya, karena kesempatan threshold ada.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mudrick Sangidu: HTI Tak Memiliki Riwayat Kudeta, Tak Seperti PKI
• Hadir di Aksi 287, Jubir HTI: Ormas Lain dan yang Mendukung Perppu pun Berpontensi Dibubarkan
• Aksi 287, Ustadz Bernard: Rezim Jokowi Panik, Perppu hanya akan Menyasar ke Ormas Islam
• HTI Telah Dibubarkan, Polda Jateng Tetap Pantau Dakwah Khilafah
• Bangun Negara, Gerindra: Perpektif Islam Kelola SDA, Ekonomi Liberal dengan Utang
• Negara Kapitalis Sengaja Berikan Utang agar dapat Cengkram Indonesia Lebih Kuat
• Utang Jokowi Setara Lima Tahun SBY, Gerindra: Negara Darurat Utang
• Subyektivitas Negara melalui Perppu No. 2/2017 Mulai Makan "Korban"