KPK Dibentuk untuk Kuatkan Lembaga Lain, maka Jangan Menuhankannya

JAKARTA (voa-islam.com)-  Hak Angket untuk KPK atas kasus tindak pidana korupsi e-KTP nampaknya tetap berlanjut. KPK diminta untuk tetap menerimanya sebagai masukkan yang positif agar masyarakat tercerahkan.

“Maka, saya mengajak agar @KPK_RI menerima penyelidikan ini dengan mental positif. Ini demi kebaikan. Mari tinggalkan mentalitas yang menganggap ‘hanya KPK’ yang memberantas korupsi, yang mampu, yang sungguh-sungguh, dan lain-lain. Itu bahaya sekali,” tulis Fahri Hamzah di akun Twitter pribadi miliknya Senin (31/07/2017).

Fahri ingin menjelaskan bahwa lembaga manapun tidak ada yang super body, termasuk KPK. “Sejak kita melakukan amandemen 4 kali, maka kita mengalami pergeseran paradigma dalam #Bernegara menuju demokrasi.

Dalam demokrasi, tidak ada lembaga yang terpenting karena semua penting. Terutama lembaga yang diperlukan secara permanen oleh negara. Itulah sebabnya, sejak konstitusi baru dicanangkan maka tugas kita adalah membangun penguatan lembaga negara.”

Bahkan, lanjutmya, untuk tujuan itu lembaga kepresidenan dilucuti sebagian dari kewenangannya. Maka, sekarang semua lembaga Negara kita adalah andalan. “Semua penting dan semua bisa ditugaskan untuk tujuan nasional.

Maka kalau ditanya, ‘siapa yang memberantas korupsi’, jawabanya adalah semua lembaga negara. Kenapa demikian? Karena dalam demokrasi kekuasaan telah diberikan kepada semua lembaga negara. Semua punya tanggungjawab yang sama.”

Dan inilah yang menurut Fahri cara demokrasi membersihkan negara dari kemungkinan melakukan penyimpangan baik korupsi maupun abuse of power lainnya. “Yaitu dengan menolak adanya kekuatan absolut dalam negara. Sebab absoluditas adalah pintu korupsi.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KPK Bukan Lembaga Otorotarian, jadi Harus Mau Diawasi
• Kata Fahri, Ketua KPK Diduga Kuat Terlibat Korupsi e-KTP
• Polri Baru Ungkap Sketsa Penyiraman Air Keras ke Novel, Dahnil: Menurut Pak Jokowi Ganjil, Tidak?
• Kembali ke Era Orde Baru, Mendagri: Ormas Wajib Berasaskan Pancasila
• Jokowi Diingatkan agar Tidak Khianati Rakyat Soal Ekonomi
• Pemerintah Diminta Tidak Mudah Ucap Isu yang Pada Akhirnya Dianggap Lelucon
• Lawan Infiltrasi Asing lewat Kejahatan Siber, Fahri: Bila Perlu Pakai Perppu
• Terkait Pelaku Siber Dilakukan Puluhan Warga Cina, Fahri: Jangan Cepat Dipulangkan ke Negerinya