Hentikan Kebiadaban Myanmar ke Rohingya Bisa dengan Pemutusan Hubungan Diplomatik

JAKARTA (voa-islam.com)- Kebiadaban yang dialami oleh umat Islam di Myanmar dinilai dilegalkan oleh Pemerintahan setempat. Pemerintah Myanmar yang diam melihat hal tersebut adalah salah satu bukti nyata, yang kemudian diikuti oleh pemerintah dunia.

"Apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan melalui pembantaian yang dilegalkan oleh Negara. Dan dunia tercengan-diam," protes Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (29/8/2017).

Dahnil menyebut, untuk upaya memutuskan tindakan brutal Myanmar dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dan Indonesia menurutnya bisa melakukan itu bahkan mampu mengintervensinya.

"Usaha tekanan politik terhadap Myanmar agar menghentikan pembantaian terhadap etnis Rohingya harus dilakukan. Dan Indonesia bisa memimpin upaya itu."

Salah satu cara yang kemungkinan mampu menekan Myanmar untuk menghentikan kebiadaban tersebut menurutnya adalah memutus hubungan diplomatik. "Sikap tegas, tekanan politik via protes kepada Pemerintah Myanmar bisa dilakukan Indonesia.

Bahkan sampai pada ancaman memutuskan hubungan diplomatik." Sebagaimana yang diketahui, Pemerintah Myanmar melalui tentaranya bukan kali ini saja bersikap biada kepada etnis Rohingnya. Beberapa tahun lalu pun pernah demikian. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dapat Divestasi dari Freeport tapi Pemerintah Bangun Smelter Sendiri
• Fadli Zon Kritik Buzzer Istana Penyebar Hoax dan Ujaran Kebecian yang Tak Tersentuh Hukum
• Fadli Zon Berharap Kasus Saracen Tak Seperti Kasus Mafia Beras, Heboh di Awal Antiklimaks di Akhir
• PGI: Hanya Muhammadiyah yang Jelas Haramkan Rokok
• Ada Dana dan Aktor yang Biayai, Saracen muncul untuk Buat Rusak antar Masyarakat
• Janji Jokowi Bangun Pabrik Gula Ditagih: Yang Ada Saja Tidak Diperhatikan
• Pemerintah Diminta segera Cabut Penyegelan Pabrik Gula dan Lakukan Revitalisasi
• Penyegelan Pabrik Gula oleh Pemerintah hanya Alasan untuk Buka Keran Impor?