Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi: Terbitnya Perppu Ormas, Kepentingan Rezim & Ancaman Demokrasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Kepemimpinan Jokowi yang dinilai oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang cenderung kembali bersikap represif dan otoriter dapat dilihat dari penerbitan Perppu Ormas beberapa bulan lalu. Dan menurutnya, melalui Perppu itu demokrasi di Indonesia dapat terancam.

“Dari sisi lembaga demokrasi, penerbitan Perppu Ormas bisa mengancam lembaga demokrasi. Itu sebabnya Partai Gerindra menolak Perppu ini yang bertentangan dengan UUD 1945,” katanya, di akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (20/10/2017).

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak melihat ormas-ormas hanya dengan bermodalkan dugaam antipancasila saja. “Perppu itu jangan hanya dilihat vis a vis ormas yang dianggap anti Pancasila, namun dilihat Perppu tersebut memberi pemerintah kewenangan sepihak.”

Bagaimanapun pemerintah harusnya menaati proses hukum yang berlaku dalam memperlakukan ormas yang dituding anti Pancasila. “Untuk membubarkan organisasi-organisasi yang tak sehaluan dengannya tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Demokrasi itu dilindungi konstitusi dam hukum, serta bekerja melalui instrument hukum, jadi tak bisa proses hukum digergaji hanya demi kepentingan rezim yang berkuasa.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Indeks Demokrasi di Pemerintahan Jokowi Terus Turun: Ulama Dikriminalisasi
• Ini Kekeliruan Jokowi dalam Memimpin sehingga Diberikan Nilai Merah oleh Wakil Ketua DPR
• Vokalis Band Nasional Kaget Bukan Main Saksikan Banyaknya TKA Keturunan Cina di Pesawat
• Budayawan Jaya Suprana Heran dan Gagal Paham kenapa Pidato Anies Diributkan
• Jika Ada, Hak Rakyat untuk Referendum Reklamasi
• Tidak Lolos Diduga Sistem KPU Lemah dan Mudah Dihack, PBB akan Bawa Data ke Bawaslu
• Yusril akan Perkarakan KPU apabila PBB Dinyatakan Tidak Ikut Pemilu
• Ngotot Lanjutkan Reklamasi, LBP Salahgunakan Kekuasaan?