Prabowo Ditemui Para Konglomerat, Gerindra Akui Tetap Tegas Tolak Reklamasi

JAKARTA (voa-islam.com)- DPP Partai Gerindra mengakui ada yang menemui Ketua Umum Prabowo Subianto dari konglomerat pemilik kepentingan dengan reklamasi. Namun demikian DPP tetap menolak apa yang diingini oleh para konglomerat tersebut.

“Di sini kami ingin menyampaikan betul Pak Prabowo didatangi para konglomerat yang mempunyai kepentingan terkait proyek reklamasi. Tapi kami jelaskan juga pada sahabat sekalian bahwa perjuangan partai Gerindra tetap KONSISTEN menolak proyek reklamasi!” demikian penjelasan akun Twitter resmi milik Gerindra, Selasa (24/10/2017).

DPP mengakui bahwa Prabowo tidak hanya satu kali saja didatangi oleh para konglomerat pemelik kepentingan akan reklamasi tersebut. Namun Prabowo tetap menolak permintaan para konglomerat tersebut.

“Bukan sekali Pak Prabowo didatangi oleh para konglomerat, tapi jika hal itu diartikan Prabowo menyerah, Prabowo tunduk, itu tidak benar!”

Partai berlambang Kepala Garuda ini mengatakan, sebagai partai besar tidak akan bertekuk lutut dengan para konglomerat begitu saja. “Sahabat, sejak umur 18 tahun Pak Prabowo sudah teken kontrak siap memberikan nyawanya untuk membela negara.

Partai kita, Partai Gerindra adalah partai besar, didukung oleh jutaan rakyat. Mana mungkin kita menyerah kepada konglomerat begitu saja.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Setuju/Tidaknya Demokrat terhadap Perppu Nomor 2/2017 Ditentukan oleh Ini
• Palsukan Identitas, Perkawinan Pasangan Sejenis di Jember Ini Sukses Disahkan KUA
• (Video) Jaga Mandat Rakyat, Alumni ITB Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
• Bertemu Pengembang di Hambalang, Anies Tetap dengan Janji Kampanyenya Tolak Reklamasi
• Paska Panglima Ditolak, Amerika Terkam Indonesia dari Belakang
• Koordinator BEM SI Ditetapkan Tersangka, Mahasiswa Akan Gelar Aksi Balasan
• Agar Sejarah Tidak Terulang, Ini Peringatan untuk Jokowi Soal Masuknya TKA ke Indonesia
• Tok! Perppu Resmi menjadi UU