Eks Presiden BEM UNS: Reformasi Digerakan Mahasiswa, Sekarang Mahasiswa Malah Ditangkap Rezim Jokowi

SOLO (voa-islam.com)--Penangkapan aktivis dan penetapan Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa  Seluruh Indonesia  (BEM SI) dinilai menandai ambruknya demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Jokowi dinilai telah merampas jaminan kebebasan berpendapat dan persamaan hukum yang menjadi soko guru dalam berdemokrasi di Indonesia. 

Ikhlas Tamrin, mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) tahun 2005 mengatakan, hampir dua dasawarsa konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan buah dari proses reformasi 98 yang digerakkan oleh para aktivis mahasiswa sebelumnya. 

Ironisnya, perkembangan demokrasi ini dirongrong  perilaku menjijikkan oleh aparat yang melakukan tindakan represif belasan mahasiswa ditangkap saat menggelar unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jumat pekan lalu (20/10/17).

Tidak hanya hanya itu, sejumlah tokoh mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI  Wildan Wahyu Nugroho (UNS), Panji Laksono (IPB), Ardi Sutrisbi (IPB), dan Ihsan Munawar (STEI SEBI) ditetapkan sebagai tersangka. 

"Perilaku represif ini sangat menijikan dan  sangat memiliki daya rusak bagi proses demokratisasi Indonesia," ujar Ihklas.

Parahnya, proses penangkapan dibarengi dengan pemukulan. Tak hanya itu, rentang waktu para aktivis mahasiswa menjadi tersangka sangat begitu cepat. Padahal unjuk rasa 3 tahun pemerintahan Jokowi merupakan proses checks and balance dan dilindungi oleh Undang undang. Ironisnya, hingga saat ini Jokowi diam atas penangkapan belasan aktivis tersebut.

"Tindakan represif aparat dan membisunya Jokowo adalah sikap paradoksal nyata. Jokowi pernah nyatakan rindu demo dan akan menerima demo rakyat,tapi kini yang terjasi juatru sebalikanya," jelas Ikhlas.

"Kami menolak hadirnya rezim Represif kami menuntit bebaskan dan cabut status tersangka para aktivis mahasiswa," lanjut dia.

Ikhlas menyerukan kepada seluruh aktivis mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk turun ke jalan pada tanggal 28 Oktober 2017 besok untuk turut serta  menolak rezim represif di negeri ini. * [Aan/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Soal UU Ormas, Antara Mantan Stafsus dan Mantan Presiden, Siapa yang Buat Bingung Rakyat? Simak
• Perppu jadi UU, Apakah Bisa Direvisi? Simak Jawaban Mantan Ketua DPR Ini
• Kritik Pedas MS Ka'ban untuk Tjahjo sebab Pidatonya paska Disahkannya UU Ormas
• Hukum Dikangkangi, Dahnil: Ahokers Demo Merusak, Jangankan Tersangka, Dipanggil pun Tidak
• Presiden BEM UNS Lintas Generasi Kecam Penetapan Wildan sebagai Tersangka
• Ketua MPR: Tidak Mendukung UU Ormas Bukan Anti-Pancasila
• Lahirnya UU Ormas yang Baru, akankah Sejarah Mencatat Rezim Jokowi Kekang Kebebasan Berpendapat?
• UU Ormas yang Baru Telah Disahkan, CIIA: Rezim Berpotensi Abuse of Power