Diskusi Kebangsaan KA KAMMI, Mahasiswa Sekarang Kurang Peka dengan Masalah Kebangsaan

BADUNG (voa-islam.com) -  Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-89, Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Wilayah Bali mengadakan diskusi kebangsaan bertema “Pemuda Siaga Indonesia Berjaya” pada sabtu (28/2017).

Acara diskusi kebangsaan ini diselenggarakan  di Hotel Harris Raya Kuta Jalan Raya Kuta No 83 E Kuta, Kabupaten Badung. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi kebangsan ini yaitu Achmad Rosadi Lubis, Cht NLP (PN KA KAMMI Teritorial Indonesia Timur) dan Achmad Khanafi, SP (Ketua KA KAMMI Wilayah Bali). Rudyatmoko (Sekjen KA KAMMI Wilayah Bali) didaulat sebagai moderator memandu jalannya diskusi.

Para peserta diskusi didominasi oleh kalangan pemuda dan mahasiwa. Tercatat ada sekitar seratus orang yang hadir dalam acara diskusi yang dimulai setelah shalat isya berjamaah. Di antaranya dari KAMMI Wilayah Bali, KAMMI Daerah Badung, KAMMI Daerah Denpasar, KAMMI Komisariat Udayana, KAMMI Komisariat Ngurah Rai, KAMMI Komisariat Dewata, dan KAMMI Komisariat Al Fattih. Ada juga dari Komunitas Liqo Bismillah dan Komunitas Liqo Bang Lubis Clab (BLC) yang turut meramaikan acara diskusi.

Acara diskusi kebangsaan yang diadakan KA KAMMI Wilayah Bali merupakan road show pawai kebangsaan yang diinisiasi Presiden KA KAMMI Pusat Ustadz Fachri Hamzah (Wakil Ketua MPR RI) yang dimulai dari Sabang, Provinsi Aceh.

Achmad Rosadi Lubis atau Akrab disapa Bang Lubis, mengatakan tujuan diadakan kegiatan diskusi kebangsaan ini adalah untuk menstimulus anak muda yang saat ini di dunia perkuliahan hanya fokus mengejar nilai akademik ketimbang aktif di dunia kemahasiswaan seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus.

Bang Lubis mengibaratkan mahasiwa saat ini seperti kodok yang dimasukkan dalam panci untuk direbus dan tidak sadar bahwa akan mati secara perlahan-lahan.

“Mahasiswa saat ini kurang terlalu peka dengan permasalahan-permasalahan bangsa karena dininabobokan oleh banyaknnya tugas kampus”, jelasnya.

Lanjut Bang Lubis, menurutnya Mahasiswa kita saat ini dibuat alergi dengan politik. Bila dibandingkan dengan mahasiwa di era tahun 1998. Padahal sejatinya politik  merupakan jalur resmi yang diatur oleh Undang-Undang.

Agar mahasiswa di generasi saat ini tidak pasif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada disekitarya perlu adanya sebuah keresahan dan mengeluarkan ide positif untuk menjawab keresahan-keresahan yang terjadi di lingkungannya.

“Ketajaman berpikir kritis mahasiswa mesti diasah sejak dini misalnya dengan mengkaji fenomena LGBT yang muncul belakangan ini,” tuturnya.

Sedangkan Achmad Khanafi, banyak menyinggung permasalahan  bangsa yang terjadi saat ini seperti UU Ormas  yang sudah ditetapkan.

“UU Ormas merupakan bentuk keresahan umat, sebab kita saat ini hidup di negara demokrasi, namun kenyataannya UU Ormas telah menodai proses demokrasi yang telah berjalan di Negara inim” pungkasnya.

Achmad Khanafi juga mengajak para pemuda dan mahasiswa di Indonesia untuk “melek” dan tidak apatis terhadap persoalan negeri ini

“Pemuda harus berani meningkatkan kapasitasnya untuk memikul permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Caranya adalah dengan tidak apatis dan menjadi pemimpin yang kuat di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang telah ada,” ungkapnya. [dhani/syahid/voa-islamm.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Akhirnya, Tempat Mesum Alexis Ditutup Total ?
• Golkar: Tanpa Reklamasi, Jakarta akan Tenggelam pada 2040
• Tarik Menarik Bandar, Reklamasi Diprediksi akan Terus Dilangsungkan
• Politisi Demokrat sebut Jidat Hitam punya Ruang Hipokrit & Tuding Penolak Perppu Bersikap Pura-pura
• Belum Temukan Unsur Pidana, Polisi Sebut Keppres Reklamasi Sudah Terbit Sejak Presiden Soeharto
• Eks Presiden BEM UNS: Reformasi Digerakan Mahasiswa, Sekarang Mahasiswa Malah Ditangkap Rezim Jokowi
• Soal UU Ormas, Antara Mantan Stafsus dan Mantan Presiden, Siapa yang Buat Bingung Rakyat? Simak
• Perppu jadi UU, Apakah Bisa Direvisi? Simak Jawaban Mantan Ketua DPR Ini