Dukung tapi Revisi UU Ormas, Demokrat dapat Garansi dari Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Demokrat mendukung Perppu yang kini menjadi UU Ormas karena mendapakan garansi dari Pemerintah. Melalui Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat mendapatkan garansi itu paska lobi-lobi ke pemerintah.

“Lobi dengan pemerintah melalui Mendagri dan Menkumham, Partai Demokrat mendapatkan garansi dari bahwa bersedia direvisi (UU Ormas). Pun pertemuan dengan Joko Widodo tiga hari lalu, untuk menegaskan bahwa perlunya benar-benar untuk divisi. Dan ini prioritas,” kata SBY, Senin (30/10/2017), di Jakarta.

Pertemuan beberapa hari yang lalu itu menurut SBY bahwa Jokowi sudah bersedia merevisi UU Ormas tersebut. “Demokrat utamanya mengkomunikasikan. Sehingga dengan posisi hari ini, kami siap teruskan hal tersebut kepada pemerintah dan DPR RI. Pokok usulan adalah revisi UU Ormas,” terangnya.

Dengan begitu, katanya, di setiap apapun mestinya dilandasi dengan di antaranya dasar negara, yakni Pancasila. “Dalam kehidupan bernegara ada sejumlah hal yang menjadi landasan dan rujukan. Kedua, mesti diperhatikan konstitusi (UUD 45).

Jangan sampai ketentuan tersebut mengganggu hak kebebasan dan kewajiban negara, termasuk berkumpul, baik secara lisan maupun tulisan,” tutupnya menuturkan. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Perhitungan SBY Mengapa Partai Demokrat Mendukung Perppu menjadi UU
• Diskusi Kebangsaan KA KAMMI, Mahasiswa Sekarang Kurang Peka dengan Masalah Kebangsaan
• Akhirnya, Tempat Mesum Alexis Ditutup Total ?
• Golkar: Tanpa Reklamasi, Jakarta akan Tenggelam pada 2040
• Tarik Menarik Bandar, Reklamasi Diprediksi akan Terus Dilangsungkan
• Politisi Demokrat sebut Jidat Hitam punya Ruang Hipokrit & Tuding Penolak Perppu Bersikap Pura-pura
• Belum Temukan Unsur Pidana, Polisi Sebut Keppres Reklamasi Sudah Terbit Sejak Presiden Soeharto
• Eks Presiden BEM UNS: Reformasi Digerakan Mahasiswa, Sekarang Mahasiswa Malah Ditangkap Rezim Jokowi