Temui Massa Buruh, Sandi Ajak Shalat Ashar Berjamaah Dulu Setelah Itu Bahas UMP

JAKARTA (voa-islam.com)—Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menemui para buruh yang demo menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), di depan Balaikota DKI Jakarta, Selasa (31/10/2017). 

Sandiaga memantau para buruh langsung dari mobil tactica milik polisi yang didampingi oleh Deputi Presiden Konfenderasi Serikat Pekerjaa Indonesia (KSPI), M. Rusdi dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Namun, setelah naik sebentar di mobil tactica, azan Ashar berkumandang. Sandi pun meminta izin serta mengajak massa buruh untuk sama-sama shalat Ashar berjamaah.

"Pak Wakil Gubernur meminta kita untuk melakukan salat berjamaah dulu. Sebagai seorang muslim yang baik, panggilan Allah sudah memanggil, dahulukan panggilan Allah. Nanti beliau pasti akan menemui kita lagi di sini," ucap Rusdi yang berada di samping Sandi.

Usai menunaikan ibadah shalat Ashar, Sandiaga langsung menemu para buruh yang disambut dengan shalawat oleh para buruh.

Selanjutnya Wagub langsung naik mobil komando milik buruh yang disambut dengan tepukan meriah.

"Kita tetap amanah, kita tetap istiqomah, banyak sekali tekanan - tekanan Insya Allah kalau kita bersatu kita bisa," kata Sandiaga.

Para buruh yang berdemo menuntut UMP yang ditetapkan sebesar Rp3,9 juta. Saat ini, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah masih berunding untuk menetapkan UMP. * [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pajak Rp30 Miliar dari Alexis Hilang, Anies: Kami Ingin Uang Halal, Gak Berkah Itu
• Sandiaga Ajak Karyawan Alexis yang Dirumahkan Ikut Pengajian dan Gabung Program Oke Oce
• Pupus? Novel Tidak Berharap Banyak pada Jokowi agar Kasusnya Selesai
• Bagikan Kaos Aku Pribumi, Mudrick Sangidoe: Jangan Alergi dengan Kata Pribumi
• Ini Salah Satu Pasal di UU Ormas yang Diminta Demokrat agar Direvisi
• Replik JPU Dianggap Tidak Jelas, Pengacara Minta Majelis Hakim Bebaskan Buni Yani
• Terkait UU Ormas, Demokrat Ingatkan Pemerintah Perhatikan Due Process of Law
• 3 Tahun Jokowi-JK, GP Nilai Nawa Cita Gagal Direalisasikan