Ngotot Bangun Kereta Api Cepat, Waketum Gerindra: Jokowi Keras Kepala

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan bahwa Joko Widodo keras kepala soal akan dibangunnya infrastruktur kerata api cepat Jakarta-Bandung pun sebaliknya. Hal ini dikatakan olehnya karena melihat bahwa kegiatan tersebut tidaklah tepat.

“Jadi terlihat keras kepala. Saya ingin mengingatkan PDIP, cepat-cepat untuk kemudian sebagai kader PDIP segera dipanggil ini, tentang Nawacita. Tentang perjuangan.

Oleh pendapat ahli dan semua orang mengatakan, misal dari segi pembiayaan, dari segi teknis, dari segi sosial dan lain sebagainya ‘Pak Jokowi, ini proyek tidak layak’, tapi tetap ngotot. Ini pertanyaan. Reklamasi pun demikian,” ujarnya, Rabu (15/11/2017), di Jakarta. Namun demikian ia mengaku akan dukung pemerintahan Joko Widodo soal infrastruktur jika tepat sasaran.

Punya relasi dan dampak siginifikan cepat untuk kemudian bisa menolong masyarakat memiliki tabungan dan meningkat daya belinya. Tapi kemudian jika yang dibangun infrastrukturnya tidak memiliki dampak ke masyarakat langsung dan siginifikan, dan apalagi infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan yang menitip menurut saya perlu diingatkan.

“Saya tanpa bermaksud ada apa-apa, kasus pembangunan kereta cepat api Bandung-Jakarta, misalnya sudah menerima, entah menerima apa tetapi dikritik pun tetap dijalankan,” katanya lagi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tudingan Pemprov Tidak Siaga Hadapi Banjir Dijawab Bijak oleh Sandi
• Buni Yani Divonis 1,5 Tahun, Fahira: Kami Akan Terus Jemput Keadilan
• Diduga Sarat Penyebaran Penggunaan Narkoba, Pemprov DKI akan Tutup
• Demi Keadilan, Selain Bisa Kumpul dengan Keluarga harusnya Buni Yani juga Bebas
• Kasus OPM, Otsus Papua, dan Tidak Tegasnya Sikap Pemerintah
• Tiga Tahun Belakangan OPM Malah Makin Nyaring dan Ada Upaya Internasionalisasi
• Pertanyaan Masyarakat: Kenapa Tindakan OPM seperti Dibiarkan oleh Aparat?
• Wakil Ketua DPR RI: Tindakan OPM adalah Tindakan Teroris