Ulah Para Pembantu Jokowi: KAI Tunda Kereta Baru karena Harus Bayar Utang

JAKARTA (voa-islam.com)- Bulan Desember ini PT KAI mesti membayar utang kepada Adhi Karya hampir Rp. 3 triliun. Padahal, KAI saat ini membutuhkan dana tersebut untuk menghadirkan kereta baru.

“Kita lihat pembangunan di Jawa lumayan massif. Saya bertanya kenapa di Jawa lagi? Katanya Nawacita? Sekarang, LRT itu, terus terang saya deg-degan, ada tidak uangnya Rp. 2,8 triliun? Desember ini Adhi Karya akan nagih ke PT. KAI.

Uangnya ada atau tidak? PT KAI sudah menunda pembeliaan keretanya karena uangya dipakai untuk kereta cepat. Sementara jadinya kapan kita belum tahu,” kata pengamat kebijakan public, Agus Pambagyo, Rabu (15/11/2017), di Jakarta.

Belum lagi kemudian yang dia lihat ada banyak pelabuhan atau beberapa pelabuhan yang ternyata tidak ada kapal singgah. “Jadi, susah. Artinya, menurut saya harusnya direncanakan dengan baik. Ini karena pembantu-pembantunya dahulu itu langsung menyatakan siap.

Saat ditanya dari mana biayanya malah dijawab ‘Gampang nanti dicari’,” sesalnya. Harusnya, menurut dia para pembantu Joko Widodo itu jangan langsung menerima perintah yang kemudian diartikan janji dibangun.

“Jadi menurutnya saya, perintah itu diasumsikan harus dijalankan. Padahal kan tidak demikian. Harusnya bilang saja tidak bisa. Sebab saya yakin jika Presiden paham akan mengatakan ‘Ya, sudah ganti’,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Inilah sebab Dasar Kenapa Subsidi BBM Ditiadakan oleh Rezim Jokowi
• Hampir Tidak Ada Kelompok Pengusaha Menikmati Pembangunan Infrastruktur Jokowi, kecuali?
• Diragukan Keuntungan untuk Petani walau Infrastruktur Terus Digenjot Jokowi
• Dalam Kampanye, Jokowi Ingin Bangun Tol Laut, tapi Kenapa yang Dibangun justru Selalu Darat?
• Ngotot Bangun Kereta Api Cepat, Waketum Gerindra: Jokowi Keras Kepala
• Tudingan Pemprov Tidak Siaga Hadapi Banjir Dijawab Bijak oleh Sandi
• Buni Yani Divonis 1,5 Tahun, Fahira: Kami Akan Terus Jemput Keadilan
• Diduga Sarat Penyebaran Penggunaan Narkoba, Pemprov DKI akan Tutup