Tidak Kompetennya Menteri Jokowi dalam Menanggulangi Langkanya Gas

JAKARTA (voa-islam.com)- Kelangkaan gas belakangan ini dituding karena kinerja menteri Jokowi Widodo yang tidak cakap. Padahal menurut salah satu pengamat politik, selama bertahun-tahun cuaca yang sama menemani Indonesia tapi tak mengakibatkan kelangkaan.

“Lantas mengapa tiba-tiba terjadi kelangkaan? Apakah karena ekonomi rakyat meningkat tajam hingga makin rajin memasak dan butuh gas lebih banyak? Ataukah langka karena faktor cuaca seperti kata Waken ESDM Archandra Tahar?

Tampaknya hanya ada Satu alasan dan jawaban atas kelangkaan ini, yaitu kebijakan pemerintah,” demikian kata Ferdinand Hutahuean di dalam tulisannya, Senin (11/12/2017). Beban subsidi LPG 3 Kg yang saat ini rata-rata Rp.30 Trilliun lebih pertahun akan dikurangi dan dipangkas Pemerintah.

Penyaluran gasnya pun akan diubah dari dijual terbuka menjadi penyaluran tertutup langsung kepada orang miskin sesuai data TNP2K. “Maka tidak heran kalau akibatnya adalah LPG 3 kg tabung hijau akan berkurang banyak dari sekitar 58 juta tabung saat ini. Program ini direncanakan akan berlangsung tahun 2018.”

Dengan demikian, tentu pemerintah akan menyiapkan penggantinya yaitu LPG dengan tabung 5,5 kg dan 3 Kg non subsidi dengan tabung warna pink. “Rakyat tidak boleh manja dengan subsidi, begitulah kira-kira pemikiran pemerintah.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Terkait Langkanya Gas, antara Jokowi dan Megawati
• [VIDEO] Cedes: Sri Mulyani KALAP! Bikin Hutang Baru Rp. 58 T, Hutang RI Dekati Rp.4000 T
• Ini Perbedaan Bendera HTI dan Bendera Tauhid Menurut Kemendagri
• Dubes AS Klaim Penetapan Yerusalem Ibukota Israel Sudah Melalui Konsultasi dengan Indonesia
• Pilgub Jabar Mengkerucut Tiga Kandidat, Gerindra Diprediksi Tetap Dukung Deddy Mizwar
• Video Reuni 212 (6): Ust Bachtiar Nasir, Ini Hubungan Jin, Dukun dan Satelit
• Amien Rais: Belum Pernah Indonesia Mengalami Kondisi Segawat, Sekritis Seperti Sekarang
• Komisi I DPR: Jual BUMN, Pemerintah Rendahkan Kedaulatan Bangsa