Tugas dan Kewenangan BSSN Rentan Ditafsirkan Luas

JAKARTA (voa-islam.com)- Kemunculan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru-baru ini dinilai tidak jelas terkait job desk-nya. Misalkan saja terkait lembaga itu ingin menangani informasi yang terindikasi hoax.

“Hanya, masalahnya, kalau saya baca Perpres pembentukannya, yaitu Perpres No. 53/2017, tugas dan kewenangan BSSN ini memang tidak jelas, karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas,” kata Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Senin (08/01/2018).

Mengacu pada desain awalnya, BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo. “Itu sebabnya posisinya dulu tetap dipertahankan di bawah Menko Polhukam.

Sebagai lembaga koordinasi, BSSN akan menyusun kebijakan strategis, melakukan koordinasi, serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber.” Namun, kata Fadli, dengan desain yang sekarang, sesudah Perpres-nya diubah menjadi langsung berada di bawah Presiden, tugas BSSN rentan tumpang tindih, karena merasa berkuasa.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Di mana Posisi BSSN dari Ketiga Kategori Ini jika Dilihat dari UU?
• Tugas BSSN Bukan untuk Tangkal Hoax
• Kritik Luhut atas Perintahnya ke Susi, Ekonom: Luhut Bertindak bak Presiden
• Djarot Pilkada ke Sumut? Pengamat: Jangan Diketawain
• Mustafa: Suasana Pemilu dan Ramadhan Mirip, Penista dan Pembenci Tiba-tiba Relijius ke Muslim
• Pakar Hukum Sebut Keberadaan BSSN Berbahaya Bagi Kemerdekaan Berpendapat
• Peci, Sorban, dan Sarung Diprediksi Laku Menjelang Pilkada
• Zul: Pilkada 2018 Kompetisi antar Anak Bangsa, bukan dengan Bangsa Lain