Impor Beras, Pengamat: (Pemerintah) Jokowi Besar di Kata-kata tapi Nihil Kerja

JAKARTA (voa-islam.com)- Joko Widodo diragukan kealpaannyaa soal bagaimana dia sendiri yang lantang bicara bahwa impor beras tidak dapat dilakukan dengan kenyataan sawah di Indonesia begitu besar dan luas. Namun demikian nampaknya Jokowi benar-benar alpa bahwa dia sendiri pernah menyatakan hal itu dan hingga saat ini malah menurut pengamat mantan Wali Kota Solo tersebut menganulir pernyatannya.

“Akhir tahun 2014, Presiden Jokowi dengan gagah bicara bahwa sawah masih luas kenapa harus impor beras. Fakta setelah kalimat itu meluncur tiga tahun lalu, impor beras masih terus terjadi hingga sekarang,” demikian Ferdinan Hutahean mengingatkan melalui akun Twitter pribadi miliknya, Senin (15/01/2018).

Hal ini menurut Ferdinand membuktikan bahwa pemerintah cuma besar di kata-kata. Nihil kinerja. “HPP serap gabah ditekan rendah, harga beras ditekan tendah dengan HET.

Petani dipaksa hanya boleh untung sedikit dan terbatas. Bukan begitu cara mengendalikan harga. Yang harus dikendalikan itu adalah mafia perdagangan dan mencukupkan stok yang memadai mengendalikan pasar.”

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika para petani menanam namun yang menikmati negara lain. “Nanam padinya di Indonesia, yang panen di Vietnam. Impor dan impor lagi! Mungkin Pak Presiden ada baiknya blusukan ke sawah di Vietnam saja, biar sesuai lokasi nanam padi dan panennya.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Keputusan MK Soal PT 20 Persen hanya Akal-akalan (Rezim) Saja?
• MK Putuskan PT 20 Persen, Pakar Hukum: Ini Suatu Keanehan dan Membingungkan
• Jokowi Bagi Sertifikat, tapi Saat Panen Lakukan Impor, Aktivis: Seperti Tidak Nyambung, ya?
• Menghadapi Tahun Politik 2018-2019, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Jawa Barat Gelar Pertemuan
• Pengamat: Politik Mahar dan Politik Balas Budi Sama-sama Merusak
• Selain Disebut Pertaruhkan Namanya, Jokowi juga Disebut Main Dua Kaki di Pilkada 2018
• Keputusan MK adalah Keputusan Selera Penguasa
• Gejala Jokowi Otoriter? Politisi: Bukan Gejala, tapi Sudah Muncul