Dituduh Gerakan Salat Subuh Berjamaah Ada Kepentingan Politik, Ka'ban: Tuduhan Munafikun

JAKARTA (voa-islam.com)- Adanya tuduhan terhadap umat Islam seperti politisasi salah satu salat yang kemudian berisikan ceramah sesudahnya untuk kepentingan politik disebut sebagai tuduhan yang sia-sia. Tuduhan ini juga disebut sebagai tuduhan yang tidak kenal sejarah.

“Gerakan shalat subuh berjamaah sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu lengkap dengan taushiah. Hadir juga pejabat-pejabat pemerintahan,” kata Dewan Syuro PBB, MS Ka’ban di akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (1/3/2018).

Tuduhan itupun menurut Ka’ban akan sia-sia saja. Dan Ka’ban menyarankan siapapun yang menuduh adanya politisasi salat subuh sebaiknya ikut berjamaah saja agar tidak ada keburukan atas umat (Islam).

“Tuduhan politisasi gerakan shalat subuh berjamaah tuduhan mubadzir. Salah satu cara menghilangkan potensi al munafiqun itu dengan rajin shalat subuh berjamaah di mesjid. Yuk undang berkah ilahy. Jika shalat subuh dtuduh dipolitisasi gak ada kata lain yah nuduh harus ikut shalat subuh berjamaah dan dengerin kuliah subuh. Ada yg gak jelas tanya sama ustadz.”

Oleh karena itu menurut dia, salat subuh berjamaan dan tausiah adalah keberkahan. Bahkan tokoh yang juga seorang mantan Presiden menurut dia pernah melakukan gerakan salat ini.

“Pres Habibie termasuk salah satu Presiden yang rajin shalat subuh berjamaah. Semoga beliau sehat. Gerakan shalat subuh berjamaah Indonesia berkah.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tahun depan adalah Tahun Perlawanan atas Kepura-puraan
• Jokowi Ajak IMF ke Tanah Abang, Bukti Kinerja Anies-Sandi Diperhitungkan
• Ada Pengesanan bahwa Muslim Cyber Army (MCA) adalah Organisasi
• Ada Mantan Staf Ahok di PSI, Pengamat: Kemarin Ngomong A, sekarang B
• Calon Bupati Independen Ini dapat Dukungan dari Ulama dan Tokoh 212
• Rizal Ramli Apresiasi sekaligus Berharap ke Muhammadiyah Soal Ini
• Prabowo jadi Cawapres dan King Maker adalah Penggiringan Opini dan Kepanikan Penguasa
• Disebut Aspirasi PDIP ingin JK kembali Cawapres, Denny: Bertentangan dengan UU