Politisi Ini Bicara SP3 untuk HRS

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo diingatkan agar di tengah elektabilitasnya yang memang tak cukup bagus untuk memikirkan menegakkan hukum dengan baik, salah satunya terkait kasus Habib Rizieq Syihab (HRS) yang diaggap mesti diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Pandangan yang memaksakan proses hukum HRS dan tokoh-tokoh masyarakat berlanjut ke Pengadilan awas jebakan untuk presiden Jokowi dan menterpurukkan elektabilitas yang memang sudah elek. Ini sekedar mengingatkan. SP3 itu sah adanya,” kata politisi PBB, MS Ka’ban, Jum’at (27/4/2018), di akuj Twitter pribadi miliknya.

Oleh karena itu menurut Ka’ban, Jokowi mesti menjalankan hukum sebagaimana mestinya. “Presiden Jokowi perlu tegakkan hukum dengar benar. Ingat, 2019/2024 belum tentu jadi Presiden, sejarah mencatat kabinet kerja jadikan kekuasaan sebagai panglima. Memberlakukan SP3 bahagian dari penegakan hukum RI.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kenapa Pemerintah lebih Memilih Keluarkan Perpres untuk TKA daripada untuk WN Sendiri?
• Terkait TKA, Yusril Ceramahi Menaker Hanif Dhakiri
• Penghina Nabi Muhammad adalah Kader Demokrat dan Sudah Dipecat
• Anis Matta Analogikan Indonesia Seperti Mobil yang Dikendarai Sopir yang Tidak Tahu Tujuan
• Jawaban Cerdas Yusril ke Pemerintah Terkait TKA
• Alumni 212 Temu Jokowi: Positif, tapi Tak Berarti 2019 Ganti Presiden Berhenti
• Parmusi: #2019GantiPresiden Menunjukkan Pemimpin ke depan Tidak Bisa Sembarangan Beri Janji
• Cerita Politisi kala Jokowi Tersudut Hadapi Aksi Besar Massa hingga Tawaran Cawapres untuk Prabowo