Dua Perpres Rezim Jokowi Ini Dinilai Berpengaruh Negatif ke Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com)- Belum lama ini Ombudsman, sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investigasi mengenai maraknya tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia. Investigasi tersebut membeberkan beberapa fakta yang mencengangkan. 

“Banyaknya kelemahan, celah dari sistem kebijakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TKA ataupun pengerah TKA di Indonesia. Beberapa temuan Ombudsman antara lain, maraknya TKA berasal dari Tiongkok yang bekerja sebagai buruh kasar (unskilled labor) di Indonesia,” demikian DPP Gerindra, belum lama ini di akun Twitter resmi miliknya.

Hal ini menurut Gerindra membuktikan bahwa Perpres 21 tahun 2016 mengenai bebas visa dan Perpres 20 tahun 2018 mengenai TKA yang belum lama ini disahkan membawa pengaruh negatif, terutama maraknya buruh impor yang datang ke Indonesia. “Belum lagi fakta bahwa mereka tidak menguasai bahasa Indonesia menjadi transfer skill yang selama ini menjadi tujuan masuknya TKA menjadi sia-sia.”

Lebih buruk lagi, lanjut Gerindra adanya kerugian yang ditanggung negara, lantaran tidak adanya PPh (pajak penghasilan) yang dibayarkan TKA, sebab upah mereka langsung di transfer ke bank-bank negara asal mereka. “Fakta-fakta tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera mencabut Perpres 21 tahun 2016 & Perpres 20 tahun 2018, karena masih lemahnya pengawasan dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dapat melakukan filtrasi WNA yang masuk ke dalam negeri.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sulit Cari Kerjaan, Perpres TKA Tak Sensitif
• Kembalikan Fungsi BPS untuk Mendata Pertanian Negeri
• Klaim Beras Surplus, lalu Kenapa Pemerintah Lakukan Impor?
• Waduh! Sejak 2016 BPS Tidak lagi Rilis Data Pertanian
• Panitia: Acara Untukmu Indonesia dalam Rangka Perayaan Paskah Kristiani
• Data-data Pangan Indonesia di Rezim Jokowi Sengkarut
• Politisi Ini Bicara SP3 untuk HRS
• Kenapa Pemerintah lebih Memilih Keluarkan Perpres untuk TKA daripada untuk WN Sendiri?