Salah Nalar dalam Bernegara: Kesedihan Lebih Utama daripada Ungkap Kebenaran

JAKARTA (voa-islam.com)- Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah jika dalam negara ada peristiwa yang merugikan dan mendatangkan korban rakyat, maka kita sebagai rakyat dan publik wajib memberi simpati kepada korban sebagai sesama masyarakat. Itu kesibukan kita yang pertama. “Bukan kesibukan pemerintah,” katanya, Jum’at (11/5/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Kesibukan pemerintah yang utama menurut dia adalah mengungkap peristiwa dan terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi. Kesibukan utama pemerintah bukan soal kesedihan korban tapi soal membuat terang kejadian sehingga keadilan dan hukum ditegakkan secara tuntas. 

“Jangan dibalik seolah kesedihan lebih utama dari kebenaran. Akan sia-sia nyawa korban apabila negara gagal membawa pada penegakan hukum dan kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Sebab bagaimana jika pemerintah Sebuah salah? Lalu siapa yang disalahkan?”

Waktu Novel Baswedan jadi korban, lanjutnya, semua menyatakan prihatin dan berduka seolah tugas  negara itu berduka. Padahal, fakta dan kebenaran tidak terungkap. “Dan presiden @jokowi bilang “tunggu Polri angkat tangan”. Hebat betul.”

Ada banyak fungsi dalam negara termasuk memberikan santunan. Tapi negara hukum ditandai dengan tegaknya hukum yang akan menjadi dasar kebersamaan kita sepanjang masa. 

“Maka, jangan bergeser untuk menemukan fakta yang benar. Publik harus tahu bagaimana uang mereka dibelanjakan dan bagaimana kekuasaan yang mereka titipkan dipakai.” Itu menurut dia aelalu harus diingatkan kepada semua petugas. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Petahana Malaysia Keok, Fadli Zon Prediksi akan Merembet ke Indonesia di 2019
• Akui Terkoneksi HT Internasional, Jubir HTI: Di sini juga Ada, seperti Greenpeace dan Rotary
• Terkait Palestina, Ketua ICMI: AS Buktikan Dirinya Tidak Bisa Diandalkan Bangun Perdamaian
• HTI Berbadan Hukum, sehingga Tak Bisa Diterapkan Contraria Actus di PTUN
• Yusril Anggap Aneh Buku Dijadikan Bukti di PTUN atas HTI, Ini Alasannya
• Keterangan Ahli saling Bertentangan, Kuasa Hukum HTI: Harusnya Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti
• Tiga Orang Keterangan Ahli untuk HTI Memiliki Hubungan Pekerjaan dengan Pemerintah
• Tak Bisa Tunjukkan Bukti Kesalahan HTI, Yusril Anggap PTUN Berlakukan Hukum Surut