Mardani: Malaysia Potong Gaji Menteri, Indonesia Gaji Seorang Pejabat 'Pancasila' Rp 1,3 M Per Tahun

JAKARTA (voa-islam.com)--Mardani Ali Sera, penggagas gerakan #2019GantiPresiden mengecam Keppres gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perorangnya di atas Rp 100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan menciderai rakyat Indonesia. 

“Keppres ini sangat memalukan, sangat menciderai hati nurani rakyat Indonesia,” kata Mardani kepada Voa Islam, Senin (28/5/2018). 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa ia sebenarnya mendukung adanya lembaga ini sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Namun menurutnya dengan munculnya Keppres ini justru sangat mengusik kepedulian kita karena sangat membebani negara karena anggarannya tidak sedikit. 

“Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun,” tegas Mardani.

Lebih jauh, legislator Fraksi PKS ini mengatakan, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.  

“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” ujar pria kelahiran Jakarta itu.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan bahwa dengan adanya Keppres ini membuat rakyat sedih dengar ditengah kondisi bangsa seperti ini. 

“Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya,” ujarnya.

Menurutnya, Mungkin bagus fungsi tim ini yang koordinatif, karena sudah ada diklat di hampir tiap kementerian. “Namun lembaga suatu hal penting, tapi jangan memberatkan keuangan negara,” kata dia. 

Lebih lanjut menurut Mardani, pengamalan prinsip Pancasila justru seharusnya dilakukan dan diperlihatkan terlebih oleh elitnya. “Gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Mardani lagi.

Oleh karena itu, Menurt Mardani sebuah pemerintahan perlu dipimpin oleh presiden yang baik dan profesional. “Pemimpinnya harus memiliki empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah,” pungkasnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• E-KTP Sumsel Berserakan di Jalanan Bogor, Mardani: Masyarakat Bisa Curiga Ada Motif Pilkada Serentak
• Pemerintah seperti Gali Kuburannya Sendiri ketika Video Tidak Lucu Dianggap Lucu-lucuan
• Ini yang Ditemukan SBY dalam Lawatannya di 44 Kabupaten di tengah Naiknya Gaji ASN
• Ini Kata Wakil Ketua DPR paska UU Terorisme Disahkan
• Keadilan Negeri Ini Tercabik, Ada Kasta dalam Berbangsa?
• ASN Rezim Jokowi Penuh dengan Ancaman?
• Tergesa-gesa Meresmikan Kertajati, Jokowi Dianggap Pencitraan
• Himbaun: Sebarkan 'Virus' 2019 Ganti Presiden di Kampung Halaman