Terdapat Keanehan dari Berseraknya e-KTP di Bogor? Amati Analisa Politisi Ini

JAKARTA (voa-islam.com)- E-KTP yang berserak beberapa hari lalu jelas keteledoran. Itu pertama. Sebab, saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP, tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan di jalan raya di Bogor. 

“Kemendagri perlu merapihkan SOP pengiriman e-ktp ini. #AuditEKTPtercecer,” kata Mardani Ali Sera, baru-baru ini, di akun Twitter pribadi miliknya. Kedua, sudah ada penjelasan dari Dirjen Dukcapil bahwa itu katanya e-KTP rusak. “Tapi setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan. Kenapa ada di Jabar?”

E-KTP itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana E-KTP rusak punya Sumsel adanya di Jabar. “Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan?”

Ketiga, dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil. Dan Kemendagri tidak dapat menganggap ini masalah sepele yang selesai dengan penjelasan melalui rilis (WA) dari Dirjen Dukcapil. Ini menyepelekan masalah.”

Segera lakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan, karena seperti diketahui fungsi EKTP sangat vital jelang pilkada/pemilu. Harus ada keseriusan bagian terkait mengenai e-KTP dan SOP yang tidak terpakai, bukan ditumpuk digudang, karena saat bisa disalahgunakan. “Jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah e-KTP ini, jangan salahkan masyarakat akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya EKTP. Musnahkan segera semua EKTP rusak, audit segera. 

Bukan dimusnahkan setelah rame. Dan harusnya dimusnahkan di tempat e-KTP itu dibuat. Bukan dibawa ke Jabar atau daerah lain.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Keluarkan Anggaran BPIP di tengah Buruknya Ekonomi, Politisi: #2019GantiPresiden
• Teringat Akhir Rezim Orba jika Melihat Rupiah Saat Ini
• Gaji Megawati di BPIP Kalahkan Gaji Presiden, Ketua DPR, MPR, BPK, dan DPA
• Mardani: Malaysia Potong Gaji Menteri, Indonesia Gaji Seorang Pejabat 'Pancasila' Rp 1,3 M Per Tahun
• E-KTP Sumsel Berserakan di Jalanan Bogor, Mardani: Masyarakat Bisa Curiga Ada Motif Pilkada Serentak
• Pemerintah seperti Gali Kuburannya Sendiri ketika Video Tidak Lucu Dianggap Lucu-lucuan
• Ini yang Ditemukan SBY dalam Lawatannya di 44 Kabupaten di tengah Naiknya Gaji ASN
• Ini Kata Wakil Ketua DPR paska UU Terorisme Disahkan