Media Sosial dapat Menjadi Kekuatan Ciptakan Solusi di Pemilu

JAKARTA (voa-islam.com)- Komunitas Independen Sadar Pemilu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KISP UMY) menyelenggarakan Madrasah Pendidikan Pemilu.  

Kegiatan itu, mengusung tema "Peran Media Sosial dalam Pemilu Serentak 2019". Hadir sebagai pembicara, Fajar Junaedi Dosen Ilmu Komunikasi UMY dan Muh. Amir Nashiruddin dari BAWASLU DIY. 

Moch. Edward Trias Pahlevi, Koordinator KISP mengatakan bahwa KISP menjadi wadah berdiskusi dan berkoordinasi bersama, terkait peran generasi muda pada Pemilu. 

Fajar Junaedi dalam mengisi seminar itu mengatakan, generasi muda harus menggerakkan literasi pemilu kepada masyarakat, dan media sosial bisa dimanfaatkan untuk itu.  

"Media sosial jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membentuk sebuah kekuatan untuk menciptakan solusi, termasuk tentang isu pemilu ini," ujarnya, Rabu (30/5/2018) di Gedung Amphitheater KH Ibrahim UMY.

Kemudian pembicara selanjutnya, Amir Nashiruddin menjelaskan bahwa saat ini, media sosial menjadi alat kampanye masa kini yang cukup efektif. "Media sosial juga menjadi ruang digital bagi masyarakat, menjadi tempat bertukar pikiran dan berdiskusi," jelasnya, seperti dikutip laman website muhammadiyah.or.id. 

Terkait penggunaan media sosial itu, Amir mengatakan bahwa BAWASLU turut aktif mengawasi agar media sosial tidak mengarah pada sisi negatif. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gaji BPIP: Jokowi Sejahterakan Elite, Sengsarakan Rakyat
• Tercecernya e-KTP, Ustaz Tengku: DPR mesti Buat Pansus, kalau Perlu Buat Hak Angket
• Tokoh Agama dan Pengamat Politik Setuju Mantan Napi Koruptor Tidak Boleh Nyaleg
• Begini Rasa Syukur Yusril ketika Ustaz Alfian Tanjung Dibebaskan
• Pemerintah Bermain Api jika Anggap e-KTP Tercecer adalah Masalah Kecil
• Dampak Tercecernya e-KTP, Pilkada 2018 pun menjadi Taruhan Pilpres 2019
• Jaminan Hak Pilih Masyarakat Diragukan paska Tercecernya e-KTP
• Valid atau Invalidnya Ceceran e-KTP, Kemendagri harus Dipanggil ke DPR