Kenapa Ucapan Ustaz Alfian Terkait Komunis Tidak Dibantah dengan Data tapi justru Dipolisikan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Kebebasan ustaz Alfian Tanjung atas perkaranya beberapa hari yang lalu menyisakan pertanyaan mendasar: dia mengatakan hal apa yang diyakini, yang dalam hal ini negara melarangnya tetapi malah dipolisikan.

“Alfian Tanjung setahu saya, dia menuduh ada partai yang kadernya komunis. Sementara komunis itu dilarang di sini. Harusnya itu dijawab aja dengan data. Sebab parpol sebagai lembaga semi publik punya tugas penerangan yang besar,” kata Fahri Hamzah, Kamis (31/5/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Persis saat ada yang menuduh partai tertentu berisikan para koruptor hingga teroris, seharusnya dibuktikan saja dan tak perlu melaporkannya ke polisi. “Sama dengan jika kita menuduh, ada partai isinya koruptor atau teroris, buktikan aja.

Gak usah lapor polisi. Sebab dalam politik, tuduhan itu rutin. 

Tugas rutin politisi adalah menjawab fitnah. Ini menyehatkan ruang publik. #StopAdiliCeramah.”

Pun juga termasuk kasus yang kini menjerat musisi Ahmad Dhani karena cuitannya dianggap kriminal, Fahri juga nampak menyayangkannya. “Saya juga sedih waktu Ahmad Dhani diadili karena nulis Twitter, ‘Pendukung penista agama layak diludahi’.”

Tulisan itu diakuinya memang kurang sopan. Tapi penista agama menurut Fahri memang kriminal. “Sama dengan bilang, ‘Pendukung koruptor/teroris layak diludahi’. Apa yang salah?” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kemenangan Ustaz Alfian, Fahri: Kenapa Kalau Presiden Ngawur Ceramahnya gak Diadili?
• Media Sosial dapat Menjadi Kekuatan Ciptakan Solusi di Pemilu
• Gaji BPIP: Jokowi Sejahterakan Elite, Sengsarakan Rakyat
• Tercecernya e-KTP, Ustaz Tengku: DPR mesti Buat Pansus, kalau Perlu Buat Hak Angket
• Tokoh Agama dan Pengamat Politik Setuju Mantan Napi Koruptor Tidak Boleh Nyaleg
• Begini Rasa Syukur Yusril ketika Ustaz Alfian Tanjung Dibebaskan
• Pemerintah Bermain Api jika Anggap e-KTP Tercecer adalah Masalah Kecil
• Dampak Tercecernya e-KTP, Pilkada 2018 pun menjadi Taruhan Pilpres 2019