Terkait Krisis Garuda Indonesia, Capres Rizal Ramli Tawarkan Solusi

JAKARTA (voa-islam.com), Missmanajemen BUMN selama pemerintahan Jokowi secara umum total aset BUMN Rp 7.200 triliun, dengan Return on Asset (ROA) 2,7% dan Return on Equity (ROE) 6,9 %.

Sejauh ini, menurut Calon Presiden DR. Rizal Ramli, BUMN digunakan sebagai alat mobilisasi dana, politik, dan bancakan.

Presiden Jokowi dengan tetap mempertahankan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, dengan kinerjanya yang jeblok merupakan bagian dari masalah, bukan solusi BUMN.

"Kasus Garuda adalah contoh dari mismanajemen dan ketidakmampuan, ketidakprofesionalan Menteri BUMN, Rini Soemarno," kata Mantan Menko Maritim & Sumber Daya Era Jokowi itu dalam keterangannya, Senin (25/6/2018).

Garuda selama tiga 3 tahun berturut-turut mengalami kerugian: berapa, tahun 2014: USD 399,3 juta, 2017: USD 213,4 juta USD , 2018,USD 256 juta (perkiraan).

Dua minggu sebelum Dr Rizal Ramli diangkat menjadi Menko Maritim & Sumber Daya di kabinet Presiden Jokowi, Agustus 2015, Dr. Rizal Ramli mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa Garuda sudah merugi sebesar USD 399,3 juta (2014), dan akan terus merugi kalau tidak diambil langkah-langkah perombakan dan perbaikan.

Dr Rizal Ramli memiliki pengalaman menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan pada saat menjadi Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur pada 2000-2001.

"Saat itu Garuda tidak mampu membayar kredit sebesar USD 1,8 miliar,  pembelian pesawat yang di-mark-up dan leasing yang di-mark-up lebih dari 50% pada saat rezim Orde Baru,"ujarnya.

Konsorsium kreditor yang dipimpin bankir Jerman mengancam akan menyita semua pesawat Garuda yang terbang ke luar Indonesia. Dr. Rizal Ramli mengancam balik akan mengajukan konsorsium kreditor tersebut ke pengadilan di Frankfurt, Jerman, karena menerima bunga odious interest (bunga najis) dari  pembiayaan mark up tersebut.
 
"Jika terbukti di pengadilan, maka harga saham dari konsorsium bank tersebut akan turun, harus bayar denda, dan kemungkinan eksekutifnya kena pidana,"jelasnya.

Sejumlah ekskutif konsorsium bank tersebut tergopoh-gopoh ke Jakarta dan menemui Dr Rizal Ramli, meminta damai. Dr Rizal Ramli mengatakan hanya bisa damai jika dilakukan restrukturisasi kredit USD 1,8 miliar tersebut dengan “token guarantee” (garansi ecek-ecek), yaitu USD 100 juta (5, 5 % dari total loan), dan indirect melalui bank komersial, bukan dari Kementerian Keuangan supaya negara terhindar dari risiko default.  Konsorsium bank tersebut mula-mula ngotot minta full guarantee (USD 1,8 miliar), tapi akhirnya menyerah terhadap tuntutan dari Dr Rizal Ramli.

Pada bulan Juli 2015 tersebut Garuda punya masalah besar, karena pembelian pesawat ugal-ugalan dan mark up (yang kemudian terbukti di KPK), jenis pesawat bombardier dan air bus A380. Dr Rizal Ramli ingin kembali menyelamatkan Garuda, seperti pada tahun 2000-2001 saat menjadi Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur.  

"Saat itu Presiden Jokowi mengatakan “bagaimana baiknya…” cerita Rizal.

Itulah yang menjelaskan, kenapa saat pelantikan Menko Maritim pada  12 Agustus 2015, Dr Rizal Ramli berpidato dengan mengatakan agar Garuda melakukan evaluasi terhadap pembelian Garuda untuk jenis pesawat jarak jauh, karena pasti akan merugi. Dan saat bersamaan Dr Rizal Ramli juga meminta PLN untuk melakukan evaluasi terhadap proyek 35.000 MW.

Perlu dicatat, Dr Rizal Ramli juga pernah menyelamatkan PLN yang nyaris bangkrut pada tahun 2001. Yang saat itu asset PLN hanya Rp 50 triliun dan modal PLN minus Rp 9 triliun dengan cara revaluasi aset,  sehingga PLN jadi sehat kembali (asset naik menjadi Rp 202 triliun dan modal naik Rp 119,4 triliun).

Dr Rizal Ramli memiliki tanggung jawab moral dan intelektual sebagai Menko Maritim & Sumber Daya yang membawahi Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Agar kasus krisis PLN dan Garuda tahun 2000-2001 tidak terulang kembali.

"Saat itu banyak yang tidak paham alasan atau basis peringatan Dr Rizal Ramli tersebut. Dr Rizal Ramli dituduh hanya mengada-ngada dan cari popularitas. Bahkan Dr Rizal Ramli dibully di hampir semua media nasional, dicap sebagai biang gaduh,"ungkapnya.

Ternyata kemudian, lanjut Rizal, seluruh peringatan tersebut benar dan terbukti. Garuda rugi dan proyek 35. 000 MW PLN kelebihan kapasitas. Menteri ESDM Ignatius Jonan sendiri akhirnya pada bulan Maret 2018 mengakui target PLN tersebut tidak realistis dan diturunkan menjadi 20.000 MW yang akan beroperasi pada 2019.

Kembali ke persoalan krisis Garuda, imbuh Rizal, sebetulnya di setiap korporasi merugi adalah soal biasa. Bisa karena sebab-sebab eksternal dan internal. Yang paling penting adalah perusahaan harus memiliki strategi untuk membalikkan situasi atau turn around strategy.

Masalah Utama Garuda 

Menurut Rizal ada sejumlah masalah utama yang dihadapi Faruda, diantaranya, pertama, pengangkatan direksi Garuda tidak berlandaskan kompetensi, jumlah direksi terlalu banyak (8 orang direksi hanya akomodasi politik).

Kedua, manajemen tidak berani mengambil keputusan untuk pembatalan dan rescheduling pembelian pesawat-pesawat yang tidak diperlukan. Ketiga,
Flight & rute manajemen payah. Yang dilakukan manajemen hanya pemotongan biaya via cross cutting, cross the board. Sangat berbahaya jika yang dipotong anggaran di sektor training.

"Padahal bisnis penerbangan  intinya adalah safety-nya Juga seharusnya direktur operasi tidak dilebur menjadi jadi direktur produksi. Permainan atau patgulipat di Garuda terjadi juga dalam hal pembelian logisitik," bebernya.

Keempat, sistem pengadaan tidak kompetitif, sehingga harga yang dibeli konsumen kemahalan. Rute manajamennya payah. Seharusnya direktur operasi harus dipilih lebih canggih. Strategi marketing Garuda amburadul. Yang seharusnya premium airline malah “dicampur” dengan strategi low cost carrier, seperti Citylink. Padahal Garuda disegani karena reputasi, safety yang tinggi, dan memiliki kualitas pelayanan terbaik di dunia, dengan cara memberikan terlalu banyak discount, bazar discount dan promo tiket, sehingga brand premium Garuda luntur.

"Kami ingin membantu Pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi untuk memberikan solusi, karena reputasi Presiden Jokowi akan merosot kalau Garuda tidak diselamatkan," tuturnya.

Rizal mengaku cuma tidak ingin reputasi Presiden Jokowi merosot kalau Garuda terpaksa dijual. Rizal akan merumuskan strategi perbaikan Garuda, dan jika dilaksanakan sungguh-sungguh Garuda bisa untung kembali dalam waktu kurang dari dua tahun. Untuk itu sebagai prasyarat awal perlu dilakukan overhaul komisaris dan manajemen PT Garuda Indonesia Airways.

Kasus BUMN Garuda ini sebenarnya relatif kecil dibanding dengan masalah yang dihadapi semua BUMN dan total persoalan perekonomian Indonesia.

"Kami ingin menunjukkan contoh analisa masalah dan solusi untuk kasus Garuda. Kami memiliki rancangan dan solusi ekonomi Indonesia keseluruhan untuk tumbuh 10 % tahun 2019-2024 sebagai calon presiden Republik Indonesia,"tandasnya. (bil/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ekonom Ingatkan Cengkraman Orba ke Mendag
• Polri Bertanggungjawab Kondusifitas Pilkada, Anak-anak Alay Rusak Era Diskusi
• Sebelum Memilih, Cek Rekam Jejak Calon Kepala Daerah
• Dugaan Polri Tidak Adil di Pilkada 2018 akan Merembet ke Pilpres 2019
• [VIDEO] Prof Chusnul: Peraih 'Tokoh 21 Award 2018' Jangan Di Persekusi, Ini Negara Demokrasi
• Pilkada Jabar, Pengamat: SBY Mulai Naik Panggung Mirip di Pilkada DKI, 2019GantiPresiden?
• Pilkada Padang, PAN-PKS Dukung Mahyeldi-Hendri karena Terbukti Pro Umat dan Pro Rakyat
• Pesan Hadapi Pilkada dari Tokoh Islam: Pilih yang Menjaga Agama