Akuisisi 51 Persen Freeport, Pemerintah malah Perpanjang Kontrak 23 Tahun

JAKARTA (voa-islam.com)- Kabar pemerintah mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. Pasalnya, yang seharusnya Indonesia bisa leluasa dengan Freeport, kembali ke pangkuan Negara, tapi karena ada akuisisi Freeport justru pemerintah dianggap memperpanjang kontraknya hingga 23 tahun ke depan.

“Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100 persen Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.

Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51 persen saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp53 Trilyun. Apa yang salah?” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.

Pemerintah menurut Fahri harus menjelaskan itu. Bukan malah seperti melakukan seremonial sehingga seolah ada yang ditutup-tutupi.

“Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu harus dijawab. Jangan melompat tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan yang ‘mengembalikan kepemilikan saham negara’.

Padahal semuanya bermasalah. Ayolah terbuka dari awal. Jangan main belakang dan transaksi diam-diam. Nanti menyesal.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Hari dan Tanggal Rencana Pertemuan SBY-Prabowo, Bahas Koalisi Pilpres?
• Haflah Tokoh di Dewan Dakwah Bangkitkan Persatuan Umat Usung Prabowo
• Jokowi Dihimbau Hindari Laku Berlebihan
• Roy Sindir Media Mainstream Memberitakan Kinerja Pemerintahan Jokowi
• Utang Menumpuk dan Rupiah Anjlok, RI Menuju Negara Gagal?
• Freeport dan Sumber Waras milik Kita, tapi Kenapa Pembelinya Kita Juga?
• Akuisisi Freeport Janggal, Fahri Minta Pemerintah Transparan
• Minggu depan Prabowo dan SBY Direncanakan Bertemu, Ini Harapan Politisi Demokrat