Manuver (Pendukung) Jokowi Pro Islam untuk 2019 akan Sia-sia

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemilihan Presiden dapat terhitung sebentar lagi. Hanya satu calon yang sudah dideklarasikan sebagai Capres 2019. Dia adalah Jokowi.

Demi mempertahankan kekuasaannya ke depan, ada yang menarik diucapkan oleh politisi PKS, Fari Hamzah, yakni manuver yang dilakukan oleh pendukung Jokowi atas keberpihakannya ke umat Islam. “Menjelang #Pemilu2019 ada manuver #ProIslam dari rezim ini tetapi akan gagal. Kosmetika luntur oleh #Dosa2Jokowi (https://twitter.com/fahrihamzah/status/1021088958539689985?s=21),” demikian katanya, Ahad (22/7/2018), di akun Twitter pribadinya.

Manuver itupun menurut Fahri tidak akan berpengaruh kendati ada beberapa tokoh Islam yang nampak mendukungnya. “Meski banyak tokoh Islam yang berubah pikiran tentang presiden @jokowi tetapi jika lingkar dalamnya terlalu militan dengan nuansa #AntiIslam dan #Islamophobia maka semua upaya ini akan sia-sia. Saya memakai terminologi #TaubatNasuha. #Dosa2Jokowi (https://twitter.com/fahrihamzah/status/1021090372103987200?s=21).”

Fahri melihat, di akhir masa jabatannya, rezim Jokowi malah tidak ada tanda-tanda akan adanya perubahan atas persepsinya ke umat Islam maupun tokoh-tokoh lainnya. “Belum nampak #TaubatNasuha dari pemerintahan ini atas konflik ideologi yang mereka buat di awal kekuasaan mereka. 

Pencitraan dengan merekrut tokoh Islam dan ulama tidak mengobati luka yang sudah terlalu dalam. HRS masih di luar, ulama masih tersangka, dan lain-lain.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dosa Besar Jokowi menurut Politisi: Membiarkan Adanya Elemen Anti Islam di RI
• Bukti Korupsi Merajalela
• Korupsi semakin Banyak, Salah Jokowi atau KPK?
• Soal OTT di Lapas Suka Miskin, Dahnil: Copot MenkumHam
• Utang yang Dimiliki BUMN 5.000 T
• Aturan hanya tinggalah Aturan, Banyak Fakta Pemerintah Abaikan Pasal Ini
• Fahri Khawatir BUMN jadi Tempat Mangkal Tim Sukses
• Apakah Boleh Jual Aset BUMN tanpa Diketahui DPR?