Utang Era Soeharto "versus" Utang Era Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Indonesia, dalam pembangunannya kemungkinan tidak lepas dari utang-utang luar Negeri. Setiap pemimpin, dari era Sukarno (mungkin)—Jokowi, utang seperti candu yang dianggap biasa, juga baik.

Lalu, sebesar apa manfaat atau teknik penggunaan utang di era Soeharto untuk pembangunan negeri ini? Bagaimana jika dibandingkan dengan, misal, era Jokowi?

Berikut informasi, juga sebagai pembanding azas “manfaat” utang dari mantan Anggota DPR RI, yang juga merupakan politisi senior, Djoko Edy Abdurraham melalui cuitannya:

“Dulu Pak Harto membangun dengan utang. Saya tulis tahun 1983 ketika krisis fiskal ikhwal proses Repelita (rencana pembangunan lima tahun). IMF berkata kepada Presiden Soeharto. I=S, tak bisa ditawar. I (Investment) adalah pembangunan. S (Savings) adalah tabungan. Menabung dulu, baru membangun! Yaitu I=S.

Rumus I=S adalah postulat kaum strukturalis yang dimotori oleh Irving Fisher (revisionis 2 Neo Classic). Kalau mau membangun kudu punya duit berupa tabungan. Dan, kalau investasinya 1 buah mobil, kudu utuh 1 mobil, tak bisa cuma bannya doang. Repelita dirancang dari I=S.

Apa jawaban Soeharto? "Jangankan tabungan, banknya saja kami tak punya!" Itu alasan Pak Harto membangun dengan utang. Setelah 1983, rezim Keynesian bangkrut karena tak mampu mengatasi krisis fiskal yang lebih dikebal dengan Resesi Dunia. Ia digantikan rivalnya kaum moneteris.

Beda dengan Presiden Jokowi, bangun dengan utang tanpa reason. Semua asset digadaikan, dan utang dibayar dengan asset. Itu namanya konsep ekonomi bangkrut. Utang pada repelita, melalui proses ilmiah, konsepnya dari Harvard, diurus Sadli. Bukunya "The Stage of Economic Growth" (WW Rostow)

Jelas pembangunan Repelita diaplikasi dgn ide-ide Rostow, dalam bukunya "The Stage of Economic Growth Non Communist" yang menjadi buku pegangan Pak Harto. Trilogi Pembangunan diidealisasi dari buku itu. Jelas kapitalisme yang anti komunisme, diametral dengan rezim Jokowi.

Terus bagaimana kelanjutan I kudu sama dgn S? Kaum developmentalis yang menukangi. Sebuah derivat Keynesian yang belakangan hari membentuk disiplin ilmu ekonomi sendiri, yaitu Ekonomi Pembangunan. Jurusan ini sejak 1990, telah dibuka di seluruh universitas di dunia. Tetap tak dapat diubah: I=S. Kaum strukturalis memandang perubahan ekonomi justru dari I=S. 

Postulat itu menjadi faktor determinan. Mau lihat bagaimana pembangunan ekonomi dijalankan? Tengok saja I=S. Tak perlu ribet. Sekali lagi tengok dari I=S.

Kalau I=S dijalankan, Soeharto tak jadi membangun. Sebab, pada saat 1973 itu, Indonesia tak punya tabungan. Padahal, Pak Harto memaksa, "Kami harus tetap membangun walau tak punya uang. Kalian ahlinya, upayakanlah agar Indonesia bisa membangun. Kami utang.”

Karena I=S tak bisa diubah dalam keadaan apa pum, maka neracanya yang ditukangi. Utang dibagi dua: utang yang arus kas, dan utang non arus kas yang tak mempengaruhi IRR. Utang non arus kas, adalah utang berbunga sangat lunak dengan tenor 25 tahun. Utang ini lantas diterima sebagai revenue.

Neraca ini disebut Neraca Berimbang Dinamis. Dengan utang jangka panjang ditempatkan sebagai Cash-In, Repelita dapat dijalankan tetap dalam kerangka I=S. Presiden membentuk IGGI sebagai badan pencari utang pembangunan, sampai tahun 1984, dipimpin Menlu Belanda. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• UU yang Perlu Diketahui (Jokowi) karena Ucapannya Berpotensi TNI-Polri Berpolitik
• Bawa TNI-Polri dan Kepentingan Jokowi di Pilpres 2019
• Pesan: Jokowi, Jangan jadikan TNI-Polri Jurkam Pilpres
• Jokowi terkesan "Seret" TNI-Polri terkait Kinerjanya
• Jika Menjadi Presiden, Benarkah Prabowo tak Lupakan Ulama?
• Kinerja Jokowi Soal HAM bukan Buruk, tapi Gagal
• Pidato Jokowi Soal Ini untuk Kepentingan Pilpres
• Fahri Hamzah: HRS Negarawan, Kenapa Para Pejabat ingin Mengkriminalisasinya?