Keok di Sumbar, Jokowi-Ma'ruf Hanya Unggul di Mentawai

PADANG (voa-islam.com) - Selain Jawa Barat, Sumatera Barat masih menjadi basis pendukung Prabowo. Sama seperti Pilpres 2014, pada Pilpres 17 April lalu, Jokowi-Ma'ruf juga kalah telah di Ranah Minang.

Seperti ditetapkan KPU Sumatera Barat dalam rekapitulasi di KPU Sumatera Barat, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Ahad (12/5/2019, Jokowi-Ma'ruf hanya mampu meraih 407.761 suara. Sementara Prabowo-Sandi meraup 2.488.733 suara.

Jokowi-Ma'ruf hanya unggul di satu daerah di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Kabupaten berjuluk Bumi Sikerei itu mereka meraup 41.116 suara sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapatkan 9.211 suara.

Sedangkan di 18 kota dan kabupaten lain di provinsi itu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menang telak mengalahkan suara Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Dilihat dari perolehan suara paling banyak, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno paling banyak mendulang suara di Padang dengan perolehan 406.698 suara. Di kota berpenduduk sekitar 900.000 orang itu pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin hanya mampu mengumpulkan suara 63.491 suara.

Kemudian pasangan petahana meraih suara terendah di Padang Panjang dengan hanya 3.993 suara, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil meraup 27.645 suara persen suara di kota bertemperatur udara dingin itu.

Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasmen, mengatakan, total jumlah pemilih 3.735.864 pemilih dan rata-rata partisipasi pemilih mencapai 79 persen. [ANTARA/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Rakyat Bisa Makin Tak Nyaman dengan Negara
• Ustaz Tengku Zulkarnain Tiba-tiba Teringat Sejarah PKI
• Fadli Zon: Proyek OBOR dengan RRC Bisa Memperlemah Kedaulatan RI
• Nasib Pengancam Jokowi yang Lain Dipertanyakan
• [VIDEO] Kajian Kritis Kasus Ustaz Bachtiar Nasir
• Penegakkan Hukum Dikendalikan Sesuai Selera
• Tak Sampai Sehari Semalam, Pencekalan terhadap Kivlan Zein Dicabut
• Jangan Berharap Jokowi Perhatikan Kasus HAM di Luar Negeri