Polisi adalah Aparat Negara, Bukan Alat Politik Rezim

JAKARTA (voa-islam.com)- Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara sekaligus pemimpin partai politik, Fadli Zon ingin mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara kita tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memosisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat. 

Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik,” cuitannya, Ahad (19/5/2019).

Itu tak boleh terjadi, kata dia. Sebab hal-hal semacam itulah yang (akan) telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini.

Saat ini keadilan merupakan isu sensitif. Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya. Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, dia meminta agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. “People power” itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. 

“Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hendropriyono Tuding Pendukung Prabowo Mulai Ompong
• Titik Balik Otoritarian di Rezim Jokowi
• Pengacara Eggi Minta People Power 2014 Diusut
• Meski Juara, Kursi PDIP Rontok di DKI Jakarta
• BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 7,9 Persen
• Meningkatnya Ancaman Kebebasan Berpendapat
• FPI Aceh Minta Bawaslu Ungkap Kecurangan Pemilu
• Jangan Sumbat Demonstran