Materi Gugatan Tidak Sesuai dengan Aturan MK, Ini Kata Gerindra

JAKARTA (voa-islam.com)- DPP Gerindra menjawab tudingan bahwa materi gugatan Capres 02 tidak sesuai dengan aturan Mahkamah Konstutisi (MK). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa peserta pemilu termasuk capres dan cawapres memang bisa didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu,” demikian cuitan akun resmi partai, Rabu (29/05/2019).

Maka, kata Gerindra seharusnya KPU sebelumnya juga harus menindakLanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

Pelanggaran administratif pemilu memang bisa berakibat fatal jika benar terjadi.”

Bahkan, kata akun itu, potensi untuk didiskualifikasi pun bisa saja terwujud jika memenuhi syarat yang ada yakni laporan bukti-bukti.

(Robi/voa-islam.com)               

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Derasnya Hijrah Disambut Kecurigaan Paham Radikal
• Ferdinand Hutahaean Sebut Wacana Referendum Aceh Jangan Anggap Sepele
• Kondisi Indonesia Tidak Jelas Keadilan, Wacana Referendum Aceh Bergema
• Ustaz Yusuf Mansur Dapat Proyek Bangun Apartemen Mewah Kerjasama Anak Usaha Adhi Karya
• Gerindra ke Polri: Masyarakat Sekarang Sudah Tidak Bodoh
• Reaksi Rizal Ramli ketika Ada Mahasiwa yang Dituduh Makar
• Investigasi Korban Anak Kericuhan 22 Mei Harus Ditangani Secara Khusus
• Konstitusional dan Bukan Makar