KPK: Penyebab Maraknya Korupsi karena Cost Politik Tinggi

JAKARTA (voa-islam.com) - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan berbicara mengenai penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab maraknya korupsi adalah biaya politik yang tinggi.

"(Penyebab) bisa semua. Bisa memang (karena) cost politik tinggi," ujar Basaria di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis kemarin (11/7/2019).

Basaria kemudian berbicara tentang pelaku kejahatan. Dia menyebut pelaku kejahatan memiliki banyak cara untuk melancarkan aksinya.

"Sehebat apa pun, kalau orangnya pelaku kejahatan, memang dia selangkah lebih maju dari penegak hukum," katanya.

KPK telah melakukan pencegahan agar tingkat korupsi di Indonesia, khususnya kepala daerah, bisa menurun. Menurut Basaria, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah meningkatkan transparansi.

"Hampir seluruh daerah sudah ada rancangan program secara online, memang belum semuanya jalan. Maka 2019 ini, tim Kopsigab ini membenahi, itu yang kita kerjakan. Karena harapan kita, kalau semua sudah transparan dan online, sangat kecil kemungkinan untuk lakukan korupsi, karena titik utamanya transparansi," paparnya.

KPK baru saja menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Nurdin diduga menerima suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018/2019.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu NBA (Nurdin Basirun), EDS (Edy Sofyan), BUH (Budi Hartono), dan ABK (Abu Bakar)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.[detik/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengacara FPI: Denda Overstay HRS di Saudi Merupakan Kesalahan Pemerintah Indonesia
• Ahok Dituding Ingin Jadi Menteri, Pakar Hukum: Tak Penuhi Syarat
• Kerugian Pemerintah Akibat Rokok Rp 4.180 T
• Fahri Hamzah Pastikan Garbi Bakal Jadi Partai Politik
• Ketua GNPF Ulama: Kalau Penyebabnya Kelelahan, Mestinya Ketua KPU yang Mati
• Ayo! Beranikan Diri Bersuara kepada Penguasa
• Respon Salah Satu Parpol Tolak PendidikanAgama Dihilangkan
• Ombudsman Akan Periksa Polisi Terkait Kerusuhan 22 Mei