Jokowi dan Prabowo Sepakat Tidak Ada Lagi Cebong-Kampret

JAKARTA (voa-islam.com) - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, satu suara meminta seluruh masyarakat Indonesia kembali bersatu setelah terpecah-pecah imbas pemilihan presiden 2019. Secara bersamaan, keduanya menyerukan tidak ada lagi julukan 'cebong' dan 'kampret' kepada masing-masing pendukungnya.

"Tidak ada lagi 01 dan 02, tidak ada lagi yang namanya cebong dan kampret, yang ada adalah Garuda Indonesia," kata Jokowi yang didampingi Prabowo di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019.

Ucapan Jokowi itu pun disambut riuh sorakan dan tepuk tangan dari masyarakat yang berada di lokasi. Tak ketinggalan, Prabowo juga bertepuk tangan.

Senada dengan Jokowi, Prabowo meminta istilah 'cebong' dan 'kampret' tidak ada lagi. "Yang ada semuanya Merah Putih," ujarnya.

Pertemuan antara dua tokoh ini merupakan yang pertama kali terjadi setelah pemilihan presiden berakhir. Desakan agar keduanya bertemu menguat seiring polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam pemilihan presiden 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin berhasil mengalahkan duet Prabowo-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya meraup 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Namun hasil tersebut digugat oleh kubu Prabowo ke MK dengan dalih ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Pada akhirnya Majelis Hakim MK secara bulat menolak seluruh tuntutan kubu Prabowo-Sandiaga itu dalam sidang putusan yang berlangsung Kamis, 27 Juni 2019.[tempo/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Di Stasiun MRT, Prabowo Ucapkan Selamat Kepada Jokowi
• Belum Dilantik sebagai Anggota Dewan tapi Sudah “Bekerja”
• Akan Ada Bencana Pengangguran
• Tak Bisa Pulang karena Ada yang Dendam dengan HRS
• PKS Tanggapi Santai Rencana Garbi Jadi Parpol
• KPK: Penyebab Maraknya Korupsi karena Cost Politik Tinggi
• Pengacara FPI: Denda Overstay HRS di Saudi Merupakan Kesalahan Pemerintah Indonesia
• Ahok Dituding Ingin Jadi Menteri, Pakar Hukum: Tak Penuhi Syarat