Munas Golkar untuk Memastikan Porsi Kabinet dan Ketua MPR

JAKARTA (voa-islam.com) - Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menyatakan percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar adalah respon kegagalan Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2019, sekaligus upaya mengendalikan porsi kekuasaan di pemerintahan 2019-2024.

"Selepas momentum Pemilu, normal saja Parpol lakukan evaluasi ketua umum, Golkar terhitung gagal mempertahankan perolehan kursi parlemen, itulah yang mengemuka sebagai alasan harus segera Munas" katanya, saat menjadi narasumber dalam satu acara di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Dedi menyebutkan, setidaknya dua agenda besar menanti Golkar dalam Munas, untuk mengganti Airlangga Hartarto yang saat ini memimpin, dan memastikan Golkar mendapat kecukupan kursi di Kabinet juga pimpinan MPR.

"Tidak dapat dihindari, bahwa hari-hari ini sangat krusial bagi Golkar untuk memastikan perolehan kursi di kabinet dan Ketua MPR, dua hal itu bergantung kepiawaian ketua umum dalam proses tawar menawar dengan Presiden, jika ada desakan kader segera Munas, maka Airlangga dianggap tidak piawai," jelasnya.

Dalam analisanya, Dedi menilai Munas Golkar berpeluang untuk menghentikan langkah politik Airlangga Hartarto, menurutnya rangkap jabatan yang dimiliki Airlangga ikut menyumbang penurunan suara di Pemilu 2019.

"Kader Golkar sejak berdiri sudah diisi politisi rasional, ada angka yang turun karena ketua umum tidak fokus bekerja untuk Parpol, ini juga potenai menjadi alasan untuk menghentikan langkah Airlangga, dia cukup duduk kabinet, bukan di pimpinan Parpol," tuturnya.

Disinggung terkait pertemuan Jokowi dengan ketum Golkar, juga Bamsoet, Dedi menilai pertemuan tersebut tidak jauh dari urusan maju sebagai ketum Golkar. Menurutnya, Jokowi punya kepentingan terhadap ketum Golkar mendatang.

"Mudah saja, Jokowi dan Golkar punya hubungan simbiosis mutualisme. Golkar sepanjang sejarah selalu berdampingan dengan kekuasaan, polemik apapun yang mengemuka di Golkar, sebenarnya semua tetap mendukung pemerintah, tetapi ini soal akomodatif atau tidak bagi kader," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• CIIA: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir Pulangkan Eks Pendukung ISIS ke Indonesia
• Pendukung Dapat Kursi, Gerindra Tetap Bisa Oposisi
• Ketika Penyebutan Tiongkok Dianggap SARA Hanya karena Soal Bambu
• Ketika Sibuk Dianggap Sukses
• Tiga Opini Heboh Ini Dipersoalkan Pengamat: Agenda Apa, sih?
• Kejujuran Dalam Membela Toleransi dan Keadilan
• LPA Generasi: Partisipasi Pendidikan Jauh dari Target RPJMN
• Getih Getah: Tahan Lama, tapi Tetap Disoal