Mengambinghitamkan Agama (Umat) Islam di Ekonomi?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada yang menarik dari pengamatan ekonom Rizal Ramli terkait ekonomi, di mana tampaknya agama (umat) Islam dijadikan “tameng” untuk ngeles. “Biasa politik, setiap pilpres ‘Hantu’ Islam dibesar-besarkan. Agar tengah dan abangan tidak dukung pro Islam,” katanya, Senin (19/8/2019).

Namun kata dia, yang lebih penting dari hal itu dapat menakut-nakuti kaum minoritas dan bisnis sehingga mau jadi penyumbang. 

Banyak yang curhat kok Ekonomi  nyungsep? Ternyata pilihan pro vs anti ‘hantu’ tidak menolong.”

Rizal menyebutnya sebagai miskin kreatifitas dan terobosan Menkeu “terbalik” itulah yang menjelaskan mengapa ekonomi 2020 Jokowi hanya tumbuh 5,3 persen. Padahal bisa 6,5-7 persen. 

“Karena andalannya hanya utang, tanpa kreatifitas untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan lain. Kok tega target hanya pas-pasan gitu?”

Andalan utama Mentri Keuangan ‘terbalik’, kata dia, yang ada hanya tambah-tambah utang dengan yield/bunga tinggi, dan uber pajak sing-printil seperti UKM. “@Jokowi, peningkatan utang punya 2 fungsi: membiayai defisit dan menopang Rupiah. Tanpa utang Rupiah jebol, saking sangat tidak kreatifnya.”

“Creeping Crises” (Krisis merangkak) terjadi jika indikator-indikator makro terus merosot, daya beli melemah dan perusahaan gagal bayar (default) dan ‘zombie’ makin banyak. Jika kelemahan makro bersamaan dengan kelemahan mikro, terjadilah krisis. Apalagi faktor global mengarah resesi.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hak Jawab Pemkot Bekasi Terkait Artikel Voa Islam: Wali Kota Bekasi Terpapar Paham Radikal
• Isu Radikal Untungkan Para Pemburu Rente? Dahnil Singgung Mahfud
• Kemerdekaan RI Tak Diberikan Gratis oleh Penjajah
• Kemampuan Jokowi Pindah Ibu Kota Dipertanyakan
• Ka’ban Mengingatkan Agar Hati-hati Mempolisikan UAS
• Pengamat: Ngelaporin Pendakwah Tidak Berguna!
• AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Saat Meliput Demo di DPR
• Penegakkan Hukum Rezim Jokowi Mendapat Sorotan Tajam